Pada era teknologi informasi juga merubah pola berinteraksi antar manusia, dahulu dalam mengirimkan surat kita lebih umum menggunakan surat secara tradisional melalui penggunaan kertas dengan jasa kantor pos, pada kegiatan ini lumrah terdapat penggunaan kertas, alat tulis, lem, amplop, dan perangko untuk dokumen tersebut dapat dikirimkan oleh jasa kantor pos ...
SelengkapnyaUMUM
Eksistensi Keragaman Indonesia di Mata Dunia
Pengantar Indonesia Terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama dan itu bagian dari kekayaan negara kita. Seperti yang kita ketahui, perkembangan budaya indonesia salalu saja naik dan turun. Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk indonesia sendiri, akan ...
SelengkapnyaPerwakilan dalam Hubungan Internasional Antar Negara
Negara yang sudah diakui kedaulatannya mempunyai personalitas hukum sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya, negara-negara ini diberi beberapa hak sebagai suatu anggota aktif masyarakat internasional yang salah satu hak nya adalah ‘Hak Legasi’ yang mencakup dua aspek yaitu hak legasi aktif yang merupakan hak bagi suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke ...
SelengkapnyaPerspektif Hukum Internasional dalam Pengelolaan Kemaritiman Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan
Perairan Pedalaman Dalam Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982, disepakati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mengatur perihal hukum laut. Konvensi ini efektif berlaku pada 16 November 1994. Penggerak konvensi ini adalah negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius. Dalam konvensi tersebut, diatur ...
SelengkapnyaSelamat Tahun Baru 2021
Tidak ada yang bisa melarang anda untuk berbuat dan memiliki kebebasan berkehendak. Pilihan hidup selalu ada, ada yang memilih hidup untuk berkarya, ada yang memilih hidup untuk misuh-misuh memperkeruh sesuatu yang gak perlu. Ada yang memilih di rumah saja selama pandemi, ada yang memilih keluyuran menerjang risiko. Homo Sapiens atau ...
SelengkapnyaStruktur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Unduh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat di-Unduh melalui tautan berikut : UU_NO_11_2020 Untuk mempermudah mempelajari dan memperdalam berkaitan dengan UU ini, maka bagian yang di garis bawahi adalah Undang-Undang yang mengalami perubahan, penghapusan, atau pembaharuan, struktur dibawah ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelusuran ...
SelengkapnyaKajian Pajak Daerah yang berkeadilan, Perlukah?
Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Selanjutnya untuk penerapan Undang-Undang tersebut, untuk melaksanakannya maka Pemerintah Daerah bersama DPRD membentuk Peraturan Daerah. Artikel ini akan membahas tentang mengapa ketentuan Pajak Daerah perlu dikaji secara sungguh-sungguh, Legislatif (baik calon maupun yang memang menduduki) perlu mengkaji kembali apakah keberpihakan tersebut ...
SelengkapnyaPeralihan Hak atas Tanah
Pasal dalam UUPA Peralihan Hak atas tanah diatur dalam UUPA pada Pasal 20, 28, 35, dan 43. Selain itu terkait Peralihan Hak atas tanah juga menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uraian Pasal 20 ayat (2) UUPA berbunyi “Hak Milik dapat beralih ...
SelengkapnyaSistem Hukum dan Pengaturan Hukum
Pendahuluan Apakah kehidupan kita saat ini sama dengan 20 tahun lalu? jangankan dengan 20 tahun lalu pak Coy (panggilan saya di kantor) dengan 5 tahun yang lalu saja sudah berbeda sahut rekan saya. Bila terjadi kondisi perubahan kehidupan, maka perubahan aturan atau Hukum menjadi sah dilakukan. Namun perubahan atau dibuatnya ...
SelengkapnyaPenyalahgunaan Kewenangan alias detourne-ment de pouvoir
Kebijakan Publik dilakukan dengan kekuasaan negara namun kekuasaan negara tersebut tidak merdeka dalam bertindak secara sepenuhnya, kemerdekaan bertindak yang dinamakan freies ermessen dan droit function adalah : Dalam menyelenggarakan kepentingan umum selama memang berpedoman dengan AUPB, kebijakan administrasi tidak dapat disalahkan dengan demikian seorang pejabat diberikan kemerdekaan bertindak kemerdekaan seorang ...
Selengkapnya