PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Mari kita simak bunyi dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada angka 24 Pasal 1 : Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ...

Peraturan Pengadaan dalam bentuk Peraturan Presiden saat tulisan ini dibuat masih mencantumkan akuntabilitas sebagai salah satu prinsip dalam pengadaan publik, baik pengadaan pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Akuntabilitas dalam konteks Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermakna harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saling terkait satu sama lain dengan peraturan Pengadaan Barang/Jasa ...

Mari kita perhatikan bahwa tujuan pengadaan sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 4 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk : a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas,kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; b. meningkatkanpenggunaanprodukdalamnegeri; c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil,dan ...

Masih melanjutkan apa yang ada di artikel : Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Artikel yang saya tuliskan kemarin dengan tautan diatas tentunya memunculkan pertanyaan, apakah peningkatan dalam proses manajemen dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan hanya memberikan pelatihan dan pembinaan? Jawabannya jelas tidak. UKPBJ sebagai pusat keunggulan dalam pengadaan ...

Kapasitas Kelembagaan dan Kapasitas manajemen merupakan sesuatu yang diperlukan untuk memastikan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berfungsi sebagai bagian dari proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk di dalamnya adalah bagian dari penganggaran. Penganggaran (budgetting) adalah bagian yang perlu mengintegrasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain itu juga proses pengadaan publik juga perlu terintegrasi dalam ...

Hari ini saya mendapat konsultasi terkait peoduk dalam katalog Elektronik yang tidak ada tombol keranjang untuk memulai transaksi, apa yang harus saya lakukan? Demikian tanya rekan saya tersebut. Saya meminta tautannya dan login ke akun PPK saya, saya menghadapi hal yang sama, setelah saya lihat status produk adalah import dan ...

Software Produk dalam negeri saat ini ada banyak, sebagai aset tak berwujud dapat saja dikategorikan dalam proses pengadaan barang, tinggal di instalasi,kalaupun ada konfigurasi mungkin perlu di utak-atik sedikit, jadi untuk software yang tinggal diinstall saja atau memasukkan lisensi, ini bisa termasuk dalam pengadaan barang. Namun setiap perangkat lunak itu ...

Pertanyaan : Assalamualaikum wr.wb, Mau Tanya Temen2 dan Para Suhu Klw Untuk Paket Pekerjaan Kontruksi Yang di Persyaratkan SKT tetapi yang di Kirim SKA, Apakah Mengugurkan ? Klw pun gugur adakah aturan yang tertuang di Perlem 12 Tahun 2021, Terimakasih banyak Atas Bantuan Jawabannya 🙏🙏🙏🙏🙏 Jawaban saya pribadi bisa dilihat ...

Baca sebelumnya : http://christiangamas.net/pembinaan-pelaku-usaha/ http://christiangamas.net/peraturan-lembaga-nomor-4-tahun-2021-tentang-pembinaan-pelaku-usaha-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ sudah? Mari lanjut : Saat ini telah diberlakukan juga regulasi penilaian kinerja penyedia saat melaksanakan kontrak…. Ini wujud pembinaan dan merupakan sarana untuk meningkatkan daya saing dunia usaha agar semakin kompetitif. Saat ini saja proses tender/seleksi sudah banyak relaksasi aturan saat tender/seleksi dan dokumen satu ...

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan ...