PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Ketika proses pemilihan penyedia mencantumkan penggunaan produk dalam negeri, maka saat pelaku usaha ditetapkan sebagai penyedia dan berkontrak, pelaksanaan kontraktualnya wajib mematuhi penawaran. Kesinambungan ini telah memiliki ayat dalam Pasal 52 yang memayungi dan menjadikan hal ini kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perpres 46/2025, dengan bunyi ayat (3) Pasal 52, maka ...

Pengadaan melalui Penyedia dalam swakelola semakin dipertegas di Perpres 46/2025 menjadi wajib mengikuti metode pemilihan penyedia untuk bahan/material/alat/produk penunjang di perpres ini, hal ini bisa kita lihat pada : Pasal 47 ayat (7) menyebutkan : Apabila dalam pelaksanaan Swakelola membutuhkan material/bahan/alat, maka wajib menggunakan material/bahan/alat yang merupakan Produk Dalam Negeri ...

Saya jujur saja baru selesai 2-3 kali membaca Perpres 46/2025. Pasca menelaah poin-poin berkaitan dengan Pengadaan Langsung Konstruksi yang secara instant berdampak langsung pada keseharian, saya baru punya kesempatan untuk melanjutkan naskah kompilasi perpres pbjp ini, dan saya baru sampaik ke pasal 21. ada yang menarik disini, pada pasal 21 ...

Terlampir Draft SE Pedoman PL PK – v.01 Semoga bermanfaat

Beberapa hari lalu, saya mendapat pesan dari seorang rekan pengelola kegiatan PAUD. Beliau menanyakan perihal mekanisme pembelian buku dan seragam anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan total nilai Rp250 juta. Pertanyaannya sederhana tapi penting: apakah harus Lelang? Jawaban saya waktu itu singkat: “Bisa e-purchasing, Pak.” Namun di balik jawaban itu, ...

Menghubungkan Strategi dan Operasional Pemerintah Daerah: Telaah Kritis atas Balanced Scorecard dan Rantai Pasok Konstruksi di Kutai Barat Artikel ini menelaah keterkaitan antara strategi visi-misi organisasi dan praktik operasional proyek publik melalui pendekatan Balanced Scorecard dan Supply Chain Management, dengan studi kasus nyata di Kabupaten Kutai Barat. Strategi yang kuat ...

5 Kesalahan Pengadaan Barang/Jasa yang Masih Sering Terjadi (dan Harus Kita Akhiri)   Pengadaan Barang/Jasa itu bukan sekadar belanja. Di dalamnya ada tanggung jawab uang negara, transparansi, dan pelayanan publik. Tapi di lapangan, masih sering kita temui “kesalahan klasik” yang terus terulang. Mari kita bahas, satu per satu. Kesalahan 1: ...

Kemarin, saat saya membagikan filosofi dasar tentang swakelola dalam pengadaan barang/jasa, saya menyaksikan sesuatu yang menghangatkan hati: antusiasme nyata dari para peserta diklat CCMS, khususnya dari RSUD Sanjiwani Gianyar dan RSUD Payangan. Diskusi tentang swakelola bukan lagi sekadar teori. Diskusi itu meng-ignite: memicu inisiatif peserta untuk menyusun detail implementasi swakelola ...

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya mengatur bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertugas melakukan pengendalian kontrak. Sementara itu, berdasarkan Pasal 17, Penyedia bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kontrak, sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. ...

Dulu, waktu saya masih menjabat sebagai PPK, ada vendor yang ingin “berterima kasih” setelah proyek selesai. Awalnya dia menawarkan uang. Saya tolak. Lalu dia bilang, “Kalau barang gimana, Pak?” Saya balik tanya: “Bisa kasih estimasi harganya nggak?” “Bisa,” katanya. Barang itu kemudian saya minta dicatatkan sebagai aset daerah, sesuai arahan ...