PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam mendorong efisiensi belanja publik dan memastikan nilai manfaat sebesar-besarnya (value for money). Untuk mencapainya, tata kelola pengadaan harus berorientasi pada kualitas, tingkat layanan, biaya, dan waktu. Pendekatan strategis seperti konsolidasi kebutuhan, keterlibatan penyedia sejak tahap awal, serta penggunaan sistem e-purchasing dan katalog elektronik menjadi ...

Pada dasarnya Metode Penyampaian Penawaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari : 1 File (pada era Perpres 54/2010 dan semua perubahannya disebut sebagai 1 Sampul) 2 File (pada era Perpres 54/2010 dan semua perubahannya disebut sebagai 2 Sampul) 2 Tahap. Pada artikel ini kita khusus untuk mendalami pada Jenis Pengadaan ...

Pasal 24 diatur mengenai cara perhitungan : (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah. Dengan demikian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara Swakelola, PPK ...

Strategi Implementasi Supplied by Owner dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi     unduh di : https://doi.org/10.59034/jpi.v4i2.69

Kontrak lumsum pada jasa konsultan selesai lebih cepat, apakah dapat diserahterimakan dan digunakan dengan segera? Atau menunggu waktu kontrak nya habis dulu?   Jawaban singkat “boleh”.     yang tidak boleh adalah markup waktu pelaksanaan pada saat persiapan untuk meningkatkan nilai HPS untuk pekerjaan yang harusnya singkat jadi lebih lama ...

🏗️ Penggunaan Jaminan Uang Muka untuk Kontrak Pengadaan 🎧 Pembuka Halo Sobat Pengadaan!Tahukah Anda bahwa uang muka dalam kontrak pengadaan bukanlah hadiah, melainkan pinjaman kerja awal yang harus dijamin pengembaliannya?Nah, di sinilah Jaminan Uang Muka berperan — sebagai pagar pengaman bagi negara agar setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki perlindungan dan ...

Secara official pada Era Perpres 12/2021 tidak bisa, hanya saja dahulu di Pemda saya dengan template Peraturan Kepala Daerah yang berasal dari Peraturan LKPP terdapaf klausul bisa PBJ secara Elektronik, saya menyadari bahwa klausul ini bukanlah klausul untuk menggunakan SPSE Pemerintah, tapi tidak mungkin kita membuat sebuah sistem pengadaan elektronik ...

Metode Pemilihan Pelaksana Penelitian berdasarkan Pasal 62 Perpres PBJP telah diatur dalam Pasal 62 ayat (4), yaitu terdiri atas : Hasil kompetisi; atau Penugasan. Perhatikan bahwa Penelitian adalah salah satu bagian dari “Pengadaan Khusus”  Pelaksana Penelitian dapat berasal dari : Individu/kumpulan individu meliputi Pegawai Aparatur Sipil Negara/non-Pegawai Aparatur Sipil Negara; ...

Halo Sobat Pengadaan!Pernahkah Anda mendengar istilah jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, atau jaminan pemeliharaan?Bagi yang sudah berkecimpung di dunia pengadaan, istilah ini tentu akrab di telinga. Tapi tahukah Anda, jaminan bukan sekadar formalitas. Ia adalah alat kontrol risiko, bentuk komitmen, dan jaminan tanggung jawab antara penyedia dan pemerintah. Bayangkan kita sedang ...