Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki 4 set jenis kompetensi yang secara utuh membentuknya menjadi JF PPBJ, yaitu : Perencanaan PBJ Pemilihan Penyedia Pengelolaan Kontrak Swakelola Dengan demikian berkaitan dengan proses PBJ, peran JF PPBJ dapat mencakup menjadi : Tim Teknis PA/KPA Sebagai Pejabat Pengadaan Sebagai Kelompok Kerja Pemilihan; dan/atau Sebagai Pejabat ...
Selengkapnya
Dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah, peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda-beda. Untuk itu, kompetensi PPK diklasifikasikan ke dalam tiga tipologi utama : Tipe C, Tipe B, dan Tipe A yang mencerminkan tingkat risiko, nilai kontrak, serta kedalaman manajemen kontrak yang dibutuhkan. Tipe C berfokus pada paket ...
Selengkapnya
Transformasi Digital PBJ Desa: Era Baru Pasca Perpres 46 Tahun 202 Penerapan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 membawa angin segar sekaligus transformasi besar dalam tata kelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di Desa. Regulasi ini menekankan peralihan metode konvensional menuju digitalisasi penuh melalui mekanisme e-Purchasing, di mana Kepala Desa menetapkan ...
Selengkapnya
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memberikan ketentuan baru terkait penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam pengadaan barang/jasa. Pada Pasal 26 ayat (7) ditegaskan bahwa penyusunan HPS tidak wajib dilakukan untuk: Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran maksimal Rp10.000.000, E-Purchasing dengan nilai maksimal Rp100.000.000, dan Tender pekerjaan terintegrasi. ...
SelengkapnyaPendidikan & Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 2 dalam bentuk Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C Tanjung Redeb Kabupaten Berau, 11-12 November 2025 diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Link video : Klik disini
Selengkapnya
Pengadaan barang/jasa pemerintah berperan penting dalam mendorong efisiensi belanja publik dan memastikan nilai manfaat sebesar-besarnya (value for money). Untuk mencapainya, tata kelola pengadaan harus berorientasi pada kualitas, tingkat layanan, biaya, dan waktu. Pendekatan strategis seperti konsolidasi kebutuhan, keterlibatan penyedia sejak tahap awal, serta penggunaan sistem e-purchasing dan katalog elektronik menjadi ...
Selengkapnya
Pada dasarnya Metode Penyampaian Penawaran pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdiri dari : 1 File (pada era Perpres 54/2010 dan semua perubahannya disebut sebagai 1 Sampul) 2 File (pada era Perpres 54/2010 dan semua perubahannya disebut sebagai 2 Sampul) 2 Tahap. Pada artikel ini kita khusus untuk mendalami pada Jenis Pengadaan ...
Selengkapnya
Pasal 24 diatur mengenai cara perhitungan : (1) Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola. (2) PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara atau kepala daerah. Dengan demikian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa melalui cara Swakelola, PPK ...
SelengkapnyaStrategi Implementasi Supplied by Owner dalam Pengadaan Pekerjaan Konstruksi unduh di : https://doi.org/10.59034/jpi.v4i2.69
Selengkapnya