PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam praktik pengadaan barang/jasa, uang muka sering dipersepsikan secara sederhana: sekian persen dari nilai kontrak, lalu penyedia mengurus jaminan ke penjamin. Selesai.Padahal, jika dibaca secara lebih cermat, konstruksi hukum uang muka dalam Perpres PBJP justru menempatkan PPK sebagai pengambil keputusan utama, bukan sekadar pelaksana angka persentase. Regulasi telah memberi ruang ...

Mengapa Jaminan Penawaran Hanya Berlaku pada Pekerjaan Konstruksi?   Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak semua jenis pengadaan mewajibkan Jaminan Penawaran. Ketentuan ini sering memunculkan pertanyaan: mengapa hanya pekerjaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi yang memiliki ketentuan tersebut? Jawabannya tidak berdiri di ruang normatif semata, tetapi berakar pada analisis pasar, karakteristik ...

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak semua kebutuhan bisa diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Ada kondisi tertentu di mana negara tidak diberi ruang untuk menunggu. Tidak ada waktu untuk tahapan panjang. Tidak ada ruang untuk proses normal. Di titik inilah Pengadaan Barang/Jasa dalam keadaan darurat ditempatkan sebagai pengadaan khusus. PBJ ...

Dalam praktik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tidak semua paket pengadaan diperlakukan dengan pendekatan yang sama. Salah satu pengecualian penting yang kerap luput dipahami adalah dimungkinkannya pelaksanaan advance procurement, yang hanya berlaku dalam konteks Pengadaan Internasional, khususnya pengadaan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan/atau Hibah Luar Negeri (HLN). Kekhususan inilah ...

Kesulitan pelaksanaan konsolidasi pengadaan—terutama yang bersumber dari keengganan PA, KPA, PPK, dan/atau UKPBJ—pada dasarnya bukan persoalan tidak adanya dasar hukum. Regulasi sudah cukup jelas. Persoalannya justru berada pada dimensi organisasi, psikologis, dan tata kelola risiko yang melekat pada peran-peran tersebut. Pertama, konsolidasi menuntut keputusan lintas kewenangan, sementara struktur birokrasi kita ...

Dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah, istilah konsolidasi sering kali dipahami secara sederhana sebagai upaya “mengumpulkan” atau “menggabungkan” kebutuhan dari beberapa unit kerja. Pemahaman ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi jelas belum utuh. Jika kita kembali pada rumusan normatifnya, Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 51 secara tegas menyebutkan bahwa Konsolidasi ...

Dalam praktik pengadaan, istilah Jasa Lainnya sering kali menjadi ruang abu-abu. Terlihat sederhana, tetapi jika tidak dipahami secara tepat, ia bisa menyeret kita pada desain pengadaan yang keliru sejak awal. Salah satu kekeliruan yang cukup sering muncul pada Jenis Pengadaan ‘Jasa Lainnya’ adalah memperlakukan pekerjaan yang secara substansi merupakan outsourcing ...

Awal tahun anggaran bukan sekadar waktu untuk bergerak cepat, tetapi momentum untuk memastikan pengadaan berjalan dengan arah yang benar. Banyak persoalan kontrak di akhir tahun—keterlambatan, perubahan pekerjaan, hingga sengketa—bermula dari keputusan awal tahun yang kurang matang. Pengadaan publik sejak tahap perencanaan sudah menentukan tingkat risiko, kualitas hasil, dan efektivitas layanan. ...

Dalam praktik birokrasi sehari-hari, pengadaan barang/jasa kerap diposisikan sebagai urusan administratif yang harus selesai tepat waktu, patuh aturan, dan tidak bermasalah. Fokus utama sering berhenti pada pertanyaan “sudah dibeli atau belum” dan “sudah dibayar atau belum”. Padahal, jika ditarik sedikit ke belakang, pengadaan sejatinya adalah ruang pengambilan keputusan yang menentukan ...