PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat mengatur relaksasi prosedur untuk memperoleh sebuah barang/jasa dalam keadaan yang memerlukan penanganan cepat dan tanggap berkaitan dengan kebutuhan publik saat masa darurat ditetapkan. Sebut saja ...

Salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang digagas oleh Philip Kotler adalah Harga (Price). Kotler mengungkapkan bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah empat P meliputi Price, Product, Place, dan Promotion. Harga bagi suatu usaha / badan usaha menghasilkan pendapatan, namun unsur-unsur bauran ...

Yang terjadi dipelaksanaan, proses Pengadaan dan Swakelola sering kali dimaknai berbeda dengan regulasi, padahal Swakelola merupakan istilah “teknis” dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh ...

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : UU No 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : PP Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan ...

Secara mendasar bagaimana kondisi wanprestasi sehingga dapat / bisa terjadi dan berlanjut di sengketakan dalam sebuah kontrak/perikatan? Prolog Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ...

Sebuah Gedung Pemerintah yang tengah dibangun pada tahun 2020 akan diserahterimakan pada Desember tahun 2020, gedung tersebut akan digunakn oleh Unit Kerja Pemerintah yang melayani pelayanan publik dari berbagai unsur masyarakat. Gedung tersebut memiliki ruang kerja yang memadai dan sesuai dengan standar untuk 60 orang Pejabat Struktural, terdapat 12 ruang ...

Beberapa pertanyaan pada kegiatan Webinar Pengadaan Kendaraan Non-Catalog dan Cleaning Service, dituliskan dan di refleksikan ulang sebagai tulisan artikel sebagai berikut : Dari Bpk. Mustofa – Surabaya Prov. Jawa Timur : T : Penganggaran untuk Jasa Kebersihan, masuk dalam anggaran rutin, anggaran rutin makin tahun makin kecil, seperti apa memenuhi ...

Dalam e-Purchasing katalog elektronik versi terbaru, per-Maret 2020 kemarin ada update baru yaitu keberadaan kolom Product Delivery Date. Karena kontrak nya sudah selesai saya bisa cerita disini, pelaku usaha secara ringkas menyetujui negosiasi kemudian menyetujui delivery date, hal ini umum bagi Penyedia yang sudah pengalaman tentu memahami bahwa “Product Delivery ...

Beberapa kebijakan di Republik Indonesia mendukung penciptaan nilai atau istilah keren nya adalah value creation, salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK/010/2017 tentang  Barang Kebutuhan Pokok yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PMK No. 116/PMK.010/2017), disebutkan bahwa barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, menyangkut hajat hidup orang banyak ...