Materi dapat di unduh melalui tautan di bawah ini : DOWNLOAD Video Live Youtube dapat disaksikan di : Ngerumpi PeBejE #1 Pelaku Pengadaan – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Youtube Terimakasih buat rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam giat daring ini, nantikan kembali seri berikutnya dari Ngerumpi PeBeJe dengan topik yang aktual! Tetap ...
Selengkapnya
Pendahuluan Pasal 28 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 menyebutkan bahwa “Bentuk Kontrak” meliputi : bukti pembelian/pembayaran kuitansi Surat Perintah Kerja (SPK); Surat Perjanjian; dan Surat Pesanan Pada Pasal 28 ayat (6) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing atau pembelian melalui Toko Daring Dengan demikian Surat Pesanan yang ...
Selengkapnya
Pendahuluan Pada Pasal 8 Perpres 16 tahun 2018 disebutkan seluruh Pelaku Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen berada pada urutan ketiga (huruf c), dalam pengaturannya Pejabat Pembuat Komitmen diposisikan sebagai Pelaku Pengadaan yang bersifat Strategis, pendapat pribadi ini akan menjadi topik bahasan pada artikel ini. Sisi Pelaku ...
Selengkapnya
Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur bahwa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat menerbitkan Peraturan Menteri/Lembaga untuk APBN dan Peraturan Daerah/Kepala Daerah untuk APBD. Dengan demikian para pihak tersebut dapat menerbitkan Peraturan yang lebih spesifik dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku di lingkungan Menteri/Lembaga/Pemerintah Daerah selama tidak bertentangan dengan Perpres 16 tahun ...
Selengkapnya
Dasar Aturan Pada Pasal 11 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satu tugas dari PPK adalah menyusun Perencanaan Pengadaan, sebatas apa tugas tersebut dilaksanakan? Perencanaan Pengadaan Pada Pasal 18 ayat (1) Perpres 16/2018 menyebutkan bahwa Perencanaan Pengadaan terdiri atas : identifikasi kebutuhan penetapan barang/jasa (Barang/Pekerjaan ...
Selengkapnya
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat kewajiban bagi Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), mengapa hal ini diatur? Pembahasan Kelembagaan UKPBJ termasuk salah satu hal yang akan digapai dan dilaksanakan sebagai strategi untuk mencapai tujuan pengadaan barang/jasa yang salah satu ...
Selengkapnya
Pertanyaan Mengapa kompetensi Pengadaan Barang/Jasa perlu dimiliki oleh pengelola Pengadaan Barang/Jasa? Pembahasan Pada Bab XI Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) pada Bagian Kesatu terkait Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa pada Pasal 74 ayat (2) diatur tentang kepemilikan kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa bagi SDM Pengadaan Barang/Jasa ...
Selengkapnya
Perhatikan ! jangan asal menerima barang, termasuk dari Penyedia Katalog sekalipun! Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan yang sederhana tetap harus membuat Berita Acara Serah Terima yang dilampirkan dengan Kertas Kerja Penerimaan Hasil Pengadaan! Tugas ini merupakan Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Kertas Kerja Penerimaan Hasil ...
Selengkapnya
Pengantar Permasalahan dalam Pengadaan Barang/Jasa tidak selalu terjadi akibat “kriminalisasi”, kriminalisasi merupakan sebuah “dampak” alih-alih merupakan akar masalah, pada artikel sebelumnya yaitu Kesalahan Umum dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan https://christiangamas.net/kesalahan-umum-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ telah dibahas 4 (empat) “kesalahan umum” yang mana akan menjadi permasalahan apabila tidak diperhatikan, artikel sambungan ini akan membahas ...
Selengkapnya
Peraturan Presiden Pengadaan Barang / Jasa atau familiar disingkat Perpres 16 tahun 2018 memungkinkan proses Pengadaan dapat dilaksanakan mendahului kepastian anggaran sejak proses perencanaan telah dilakukan, apa dasar hukumnya? Tahapan Perencanaan Pasal 18 Perpres 16 tahun 2018 mengatur tentang Perencanaan Pengadaan, pada ayat (1) disebutkan tahapan perencanaan adalah sebagai berikut ...
Selengkapnya