PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Era Sebelumnya Dalam Perpres 54/2010 beserta seluruh Peraturan Perubahannya dalam Pasal 50 ayat (4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkanpembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. Kontrak Tahun Tunggal; dan b.Kontrak Tahun Jamak. Lalu dalam Pasal 52 selanjutnya dijelaskan : (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak ...

Artikel sebelumnya Berikut ini adalah artikel berkaitan dengan UKPBJ atau merupakan singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan di Era Pandemi Tingkat Kematangan, Core Business, dan Kelembagaan UKPBJ Mengapa salah satu karakteristik UKPBJ sebagai Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Perbaikan Berkelanjutan? Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? ...

Seringkali kita masih sering menggunakan istilah lelang (auction) alih-alih tender yang digunakan dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdalam pengucapan sehari-hari, apakah proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah atau proses proses tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat digunakan dalam Peraturan Pengadaan berkaitan dengan Pemilihan Penyedia? ...

Pertanyaan : Pak, mau tanya, penetapan hps itu kan 28 hari sebelum pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi atau saat pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi, apabila sebelum tender/seleksi dibuka ternyata ada kelonjakan harga yg menyebabkan hps menjadi tidak relevan, apa yg kita lakukan pak? Jawab : Jawaban Ideal ...

Dengan telah diterbitkannya “Keputusan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Nomor 08 tahun 2020 tentang Tim Pendamping Kontrak pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” menjadi salah satu upaya strategis dari LKPP untuk memfasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang strategis di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal : pemberian saran, pendapat, rekomendasi, khususnya ...

Sebenarnya singkatan KISS memiliki kepanjangan Keep it Simple S*#!#d!!!!!!!!!!!!!!!! Namun kata terakhir tidak etis saya tuliskan lengkap di blog pengadaan ini, silahkan gunakan imajinasi anda hehehe…… Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih berlaku ya, silahkan download disini : Inpres 1 tahun 2015 Esensi ...

Materi dalam Mudjisantosa Training & Consulting 27 Januari 2021 : Sharing Pengadaan Kontrak Payung Konsolidasi Kebersihan Untuk Semua SKPD Kab Dokumen ini saya sharing supaya : Semoga dapat disempurnakan dan bila ditemukan kekeliruan yang bisa menjadi masukan konstruktif, mohon tidak segan untuk memberikan informasi tersebut pada saya sebagai upaya perbaikan ...

Melanjutkan materi tulisan sebelumnya Praktik yang menghalangi Kompetisi dan mengapa e-Procurement dapat mencegah-nya dengan demikian sebenarnya apakah kebutuhan pengadaan nasional kita perlu di buat aturan yang terlalu rinci? Berbicara tentang aturan, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terus berkembang aturannya sebagaimana artikel : Pengertian Pengadaan Pemerintah dari Masa ke Masa dan Caranya Ngerumpi ...

Pasal 1 angka 20 Perpres 16 tahun 2018 berbunyi E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. Pengembangan E-Marketplace Merupakan salah satu kebijakan dalam Pasal 5 huruf d sebagaimana berikut : Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi : d. mengembangkan E-marketplacePengadaan Barang/Jasa; Pengembangan E-Marketplace ini selanjutnya diatur ...

Dalam kondisi tertentu ada kalanya seorang PPK perlu mempertimbangkan untuk paket sejenis daripada tender dua tiga kali untuk paket sejenis, ya digabungkan saja….. yang penting tetap mendukung UMKM salah satu pertimbangannya cuma kemudahan pemilihan penyedia. SDP tetap satu dan ditetapkan oleh Pokmil saat tender, PPK cukup menyediakan dokumen masing-masing paket ...