Saya sadari Opini terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dan Keberadaan PPK PBJP dalam Pemerintah Daerah kalau artikel itu kepanjangan, kemudian intepretasinya kok ada yang menafsirkan beda, jadi saya ringkas saja : Dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya Pemerintah Daerah itu tidak absolut otonom, yang ditetapkan Pemerintah Pusat ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kelas Jabatan Fungsional PPBJ
Fungsional PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) makin tenar, Kelas/Grade Jabatannya naik, dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana yang grade nya hanya bernilai 1, JF PPBJ memiki Grade yang relatif tinggi. Kenaikan ini telah disetujui, dan secara resmi dapat dibaca di dokumen berikut ini : Surat Kepala LKPP – Perubahan Kelas Jabatan ...
SelengkapnyaIde Pengadaan Berkelanjutan
Pasal 68 Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa aspek Pengadaan Berkelanjutan Pengadaan berikut ini : ekonomi sosial lingkungan hidup Air Limbah dari fasilitas Kesehatan, diolah dan dapat digunakan untuk : pemeliharaan ikan, artinya bila ikan tersebut hidup maka IPAL memang berfungsi dengan baik secara berkala kolam ikan tersebut ...
SelengkapnyaOpini terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dan Keberadaan PPK PBJP dalam Pemerintah Daerah
Disclaimer Opini ini adalah Opini Pribadi saya, kemampuan penalaran hukum saya bisa dibilang relatif rendah karena pengalaman saya tidak setinggi para ahli lainnya, untuk hal ini silahkan saya diberi masukan apabila saya keliru. Kekeliruan tersebut akan diperbaiki agar artikel ini menjadi semakin baik, untuk aturannya bisa diunduh terlebih dahulu disini ...
SelengkapnyaForum Pengadaan
Silahkan bergabung Forum Pengadaan lewat Whatsapp sebagai berikut : https://chat.whatsapp.com/Hmd3RAKEMKGEqSIzfDBUSX
SelengkapnyaSetelah diterbitkannya PMDN 77/2020 maka PPK PBJP tidak dapat di delegasikan kewenangannya di PEMDA, WAJIB DI JABAT PA/KPA
Materi : Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Strategi Pengadaan Ngerumpi PeBeJe#43- Interkoneksi Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima Kasih. Modeling yang kami buat dan sudah di simulasikan akan ditarik ...
SelengkapnyaRancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Strategi Pengadaan
WARNING : Setelah diterbitkannya PMDN 77/2020 maka PPK PBJP tidak dapat di delegasikan kewenangannya di PEMDA, WAJIB DI JABAT PA/KPA Artikel di bawah ini ditulis sebelum seluruh lampiran PMDN 77/2020 di publish. Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima ...
SelengkapnyaBagian Pengadaan Barang / Jasa dan UKPBJ
UKPBJ yang merupakan singkatan dari Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah Kelembagaan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan manifestasi konkrit dari Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 75 Perpres 16/2018. Berikut adalah artikel terkait dengan UKPBJ : UKPBJ adalah……. Peran UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan di Era Pandemi Tingkat Kematangan, Core Business, ...
SelengkapnyaLulus sertifikasi PBJ Tk. Dasar????
Awal tahun, Pengembangan Kompetensi di dorong luar biasa dalam K/L/Pemda, termasuk PBJ Tingkat Dasar. Beberapa artikel saya berkaitan kelulusan PBJP tk. Dasar adalah bagaimana cara lulusnya? Saya gak mungkin memberikan tips yang bisa digunakan setiap orang, karena tiap orang berbeda-beda. Ada beberapa tips dan artikel berkaitan dengan kelulusan PBJP Tk. ...
SelengkapnyaKaitan Tujuan Pengadaan Value For Money dan Peningkatan Kualitas Perencanaan sebagai Kebijakan Pengadaan
Pasal 4 Perpres 16 tahun 2018 membahas Tujuan dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menjadi guidelines dari Pengadaan pada K/L/PD, kemudian Pasal 5 Perpres 16/2018 membahas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menjadi strategi agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dan mencapai Tujuan. Mengapa pada Pasal 4 huruf a Perpres 16/2018 ...
Selengkapnya