Diskusi pagi ini di Grup Whatsapp alumni Fasilitator PBJ Tk. Dasar mengerucut dari semula bertanya soal aturan Perpajakan, menjadi detil, kira-kira begini bunyi nya : PMK No. 116/PMK.010/2017 masih berlaku dan blm ada yg terbaru? Sudah dicabut dengan PMK 99/PMK.010/2020 oh iya…benar, btw pd prinsipnya pengadaan bansos (sembako) termasuk objek ...
Selengkapnya
Pendahuluan Perpres 16 tahun 2018 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. ...
Selengkapnya
Pasal 18 Perpres 16/2018 yang membahas Perencanaan pada ayat (7) berbunyi : (7) Perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi: a. penyusunan spesifikasi teknis/KAK; b. penyusunan perkiraan biaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan e. penyusunan biaya pendukung. Pada bagian Bab V Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, lebih spesifik pada Bagian ...
Selengkapnya
PMDN 77-2020 dan Perpres PBJP
Selengkapnya
Alih daya sering menjadi perhatian emosional khususnya berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, status ketenagakerjaan, keamanan dan kepastian status pekerjaan, dan perdebatan badan usaha mengambil keuntungan dan terkadang cenderung dipersepsikan mengambil keuntungan bahkan eksploitasi. Alih daya sebenarnya menjadi pertimbangan ketika sebuah organisasi menyadari bahwa inti utama aktifitas/bisnisnya bukanlah suatu bidang pekerjaan ...
Selengkapnya
Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat ketentuan yang digunakan untuk “memuluskan” transisi dari Perpres 54/2010, diantaranya : Pasal 89 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 1.Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ...
Selengkapnya
Tidak ada salahnya sesekali melihat apa yang tertulis di masa lalu, aturan yang mau kita bahas dalam artikel ini adalah Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Definisi Pengadaan : Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang ...
Selengkapnya
Menurut saya karena dana nya APBN, tapi pelaksananya adalah Pemda maka Pemda beroperasional dengan DIPA APBN DEKON-TP dan diluar dari PP 12/2019, PMDN 70/2019, PMDN 77/2020, makanya saya berpendapat Dapat digunakan adanya PPK di Daerah, karena ruh nya adalah APBN. Boleh? Boleh saja, tapi kalau memang PPK nya Pemda tadi ...
Selengkapnya
Saya sadari Opini terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dan Keberadaan PPK PBJP dalam Pemerintah Daerah kalau artikel itu kepanjangan, kemudian intepretasinya kok ada yang menafsirkan beda, jadi saya ringkas saja : Dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya Pemerintah Daerah itu tidak absolut otonom, yang ditetapkan Pemerintah Pusat ...
Selengkapnya
Fungsional PPBJ (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) makin tenar, Kelas/Grade Jabatannya naik, dibandingkan dengan Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana yang grade nya hanya bernilai 1, JF PPBJ memiki Grade yang relatif tinggi. Kenaikan ini telah disetujui, dan secara resmi dapat dibaca di dokumen berikut ini : Surat Kepala LKPP – Perubahan Kelas Jabatan ...
Selengkapnya