Jumpa lagi di artikel Pemahaman terhadap Perpres PBJ (Part 8)! pak C, ini mau dibuat berapa part sih? kok baru di Pasal 4 aja sudah 8 artikel? Ya nggak tau, rencananya sampai habis…… pasalnya bejibun, ya di bawa enjoy aja, semoga materi tulisan ini bisa bikin lebih mudeng buat yang ...

Kali ini kita akan membahas satu persatu makna dari Tujuan Pengadaan, untuk artikel kali ini saya akan mengutip dari Materi Pelatihan PBJ Tingkat Dasar, berikut isinya : Tujuan Pertama yang dituliskan dalam Pasal 4 huruf a adalah : Menghasilkan Barang/Jasa yang Tepat dari Setiap Uang yang Dibelanjakan, Diukur dari Aspek ...

Berkaitan dengan Hubungan antara Tujuan Pengadaan dan Kebijakan Pengadaan, apa sih hubungan keduanya? Pertama, hubungan keduanya baik-baik saja, kita tidak perlu sebenarnya mempermasalahkan hubungan keduanya, kepo banget sih! hehehe 😀 Kedua, hubungan nya adalah pada letak pasalnya yang berdampingan, Tujuan Pengadaan ada di Pasal 4 dan Kebijakan Pengadaan ada di ...

Video Sebelumnya : Part 1 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #1 – Nomor 1 s.d Nomor 5 Part 2 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #2 – Nomor 6 s.d Nomor 15 Part 3 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #3 – Nomor 16 s.d Nomor 20 Part 4 ...

Pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada masa itu sebagai fondasi berpikir hanya diatur Prinsip dan Etika Pengadaan, bila memperhatikan Peraturan ...

Part 1 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #1 – Nomor 1 s.d Nomor 5 Part 2 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #2 – Nomor 6 s.d Nomor 15 Part 3 : Paket alternatif Soal PBJ Tingkat Dasar #3 – Nomor 16 s.d Nomor 20 Part 4 : Paket alternatif Soal ...

Pada Pasal 3 dari Perpres 16 tahun 2018 yang terakhir kali diubah dalam Perpres 12 tahun 2021 mengatur beberapa hal sebagai berikut : ayat (1) Pasal 3 berbicara tentang Jenis Pengadaan Barang/Jasa; ayat (2) Pasal 3 berbicara tentang pengadaan terintegrasi yang dapat dilakukan dari jenis-jenis Pengadaan; ayat (3) Pasal 3 ...

LKPP memiliki beberapa program yang menjadikan para praktisi pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Indonesia menjadi mitranya, ada beberapa peran yang saya terlibat aktif, yaitu : Fasilitator Pelatihan Probity Advisor Pendamping Kontrak Selain yang saya terlibat aktif diatas, juga ada peran : Mediator; Pemberi Keterangan Ahli; dan lain-lain. Khusus untuk Pendamping ...

Season # : 2 Episode # : 4 Apa yang menjadi Peran Penting Tujuan Kebijakan Prinsip dan Etika Pengadaan? Mengapa dalam Regulasi terbaru ditambahkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan selain fungsinya yang melengkapi prinsip dan etika pengadaan? mari kita bahas bersama melalui podcast ini.

Season # : 2 Episode # : 3 Mengapa Pengadaan Barang/Jasa di Pulau Papua memiliki Peraturan Presiden tersendiri? apa saja perbedaannya? yuk pelajari bersama!