Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi telah memiliki SK Penetapan dengan 13 Entitas yang dapat dilihat di : KMK No. HK.01.07-MENKES-32-2023 ttg Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Lab Kese-1 ditetapkan dalam SK tersebut : ...
SelengkapnyaChristian
Instrumen Pengendalian Kontrak
Instrumen Pengendalian Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sederhana dapat berupa : Program Mutu Daftar Simak Jadwal Pekerjaan Program Mutu berupa dokumen yang memuat apa yang akan dikerjakan oleh penyedia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak Daftar Simak terkait dengan apa yang akan dikerjakan, harus dikerjakan, dan indikasi / syarat pemenuhannya ...
SelengkapnyaDaftar Simak itu adalah Checklist
Salah satu instrumen untuk pengendalian kontrak adalah membuat checklist atau di terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah daftar simak kata “Simak” dari “Daftar Simak” bukanlah Sistem Informasi Manajemen, mungkin karena terlalu banyak aplikasi dengan akronim yang menyingkat Sistem Informasi sehinggga SIM pada kata “SIMAK” bisa disalahmaknai dengan sebuah aplikasi. ...
SelengkapnyaMereduksi Proses Tender dengan e-Purchasing
Tender Cepat/ Tender Terkadang masih dipersepsikan sebagai metode pemilihan yang utama, namun sebenarnya Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menyiratkan bahwa proses pemilihan penyedia dengan Tender bukanlah yang terutama, mari lihat Pasal 38 ayat (1) Perpres PBJP disana terlihat bahwa metode pemilihan diurutkan sebagai berikut : E-Purchasing Pengadaan Langsung Penunjukan ...
SelengkapnyaEstimasi TKDN deklarasi PPK/PPTK untuk mengisi aplikasi bukanlah TKDN
Peraturan untuk menghitung kandungan lokal itu jelas, ada peraturan terkaitnya…. prinsip nya mudah di hitung, yang perlu kita perhatikan disini : TKDN itu dihitung menggunakan peraturan tersebut, kemudian data dukung nya ada, lalu ada lembaga yang memverifikasi, kemudian hasil verifikasi tersebut di validasi Kementerian terkait dan terbitlah sertifikat TKDN, ...
SelengkapnyaPengarusutamaan Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, ...
SelengkapnyaKatalog Elektronik dan Kecermatan Mendeteksi Potensi Fraud
Saat ini untuk menayangkan produk dalam etalase katalog amat mudah, kemudahan ini tujuannya untuk mempermudah pelaku usaha agar dapat menjadi mitra dari Pemerintah sebagai Penyedia Barang/Jasa. Namun ternyata dari kemudahan atas kehadiran sistem yang dibuat oleh Pemerintah ternyata ada saja pelaku usaha yang tidak berniat baik mendukung tujuan dan kebijakn ...
SelengkapnyaBelajar sebagai sebuah kebutuhan
Walau sudah tau pengumuman nilai tanggal 16 ini, tapi saya sesekali nengok aplikasi untuk melihat siapa tau ada pengumuman yang dipercepat 😀 Ini proses menempuh S1 kali ketiga saya, kalau dihitung dari jarak pertama kali S1 itu 20 tahun lalu, kalau dihitung dari jarak terakhir S2 pertama saya itu ...
SelengkapnyaUKPBJ dan Perannya dalam P3DN
Apa peran nya? mari kita lihat tugas UKPBJ di tahap Pengadaan secara umum : Saat penganggaran tahun berikutnya dimulai, UKPBJ memberikan dukungan untuk membantu bagaimana pemaketan selaras dengan anggaran saat pemilihan penyedia UKPBJ mereviu persiapan pengadaan dari PPK untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan setelah dapat penyedia, PPK menjadi pengendali ...
SelengkapnyaStandar Honor Pembayaran Kegiatan Swakelola
Apakah ada aturan standar honor/gaji tenaga ahli untuk tim swakelola ? Secara aturan di Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) bahwa : Kalau aturan untuk pengusulan standar nya diatur di Pasal 24 Perpres PBJP…. Karena sifatnya “mengusulkan” maka penyusunan nilai nya sepertinya memang berdasarkan telaah keahlian. Tidak ada ...
Selengkapnya