Salam Pengadaan Halo para Pelaku Usaha di Kab. Kutai Barat ada Info penting nih, dan Kesempatan Emas pula untuk bergabung menyadi penyedia di E-Katalog Lokal Kabupaten Kutai Barat !! Beberapa Komuditas sudah tersedia niihh . . 1. Pengumuman Pendaftaran Penyedia Makanan dan Minuman Kabupaten Kutai Barat https://tinyurl.com/daftarkatalogmakanminumkubar 2. Pengumuman Pendaftaran ...

Saat saya mengisi pelatihan pengadaan, terdapat peserta yang bertanya bahwa kesulitan ketika menyusun HPS di pasar adalah para pelaku usaha menanyakan apakah akan ngambil barang ke mereka? Ada keengganan pelaku usaha memberikan informasi karena menganggap kita sebagai price police, sulit sekali memperoleh informasi tertulis, dan seterusnya? Harga tidak harus dalam ...

Seringkali Pelaku Usaha UMK-Koperasi tidak tertarik mengikuti Pengadaan Pemerintah, dalam rangka menyukseskan amanat UU Cipta Kerja, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres 2/2022 untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri dalam kaitannya yang diperoleh dari UMK-Koperasi. Peraturan sudah ada sejak lama berkaitan dengan keberpihakan UMK-Koperasi, platform perdagangan juga sudah banyak, namun penilaian ...

Pendahuluan Proses penyusunan HPS acapkali menjadi hal yang merupakan momok dan menimbulkan kebingungan bagi kawan-kawan pelaku Pengadaan di seantero jagad Indonesia, ternyata ada cara sederhana untuk menyusun HPS secara keahlian : 1. Bedakan antara SHS dan HPS Jangan menyamakan antara Standar Harga Satuan dengan HPS, HPS adalah harga pasar, sehingga ...

Jasa ekspedisi/kurir saat ini sudah ada banyak yang dapat mengakomodir proses pengiriman, proses pengiriman barang/jasa saat ini dapat memanfaatkan jasa dari penyedia jasa ekspedisi tersebut untuk mengirimkan barang dari pelaku usaha kepada pemesan barang/jasa, dalam hal ini barang/jasa pada saat proses pengiriman perlu di dokumentasikan dalam bentuk video sebagai upaya ...

Pada sebuah forum FGD yang menghadirkan kami sebagai narasumber tanggal 3 Juni 2022 ini kami mendiskusikan sebuah case dimana Pokmil (diluar UKPBJ yang menghadirkan saya sebagai narsum) menggugurkan bukti sewa peralatan sebuah pekerjaan konstruksi. detil case nya adalah ada perjanjian sewa yang disajikan perusahaan A selaku peserta tender, perjanjian sewa ...

Kelembagaan dan SDM Pengadaan perlu diperkuat, saat ini LKPP sebagai pihak yang membuat kebijakan Pengadaan Pemerintah telah berhasil menghadirlan berbagai penguatan, dari sisi kelembagaan sudah ada guideline yang menjadi upaya perbaikan berkelanjutan, dari sisi SDM telah terdapat serangkaian program pelatihan yang memperkuat berdasarkan kamus kompetensi yang telah ditetapkan. Kedua hal ...

Untuk mengukur kandungan TKDN dalam sebuah paket pekerjaan konstruksi, maka serahkan kepada Konsultan Pengawas untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian pada saat menyusun KAK Konsultan Perancang uraikan ketentuan bahwa Konsultan tersebut menghitung realisasi TKDN dari pekerjaan konstruksi yang diawasinya. Ketika akhir pekerjaan maka konsultan pengawas menyerahkan informasi tersebut kepada Penandatangan ...