Tak melulu berbicara soal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat artikel tertulis dalam kategori “Umum” yang membahas soal selain Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, demikian juga dengan sajian Video, terdapat Video yang membahas hal diluar Pengadaan barang/jasa Pemerintah Talk Show dengan bu dokter cantik dr. Monika Lukut, S.Ked.,CP.NLP ini akan membahas hal berkaitan dengan ...

Mengapa sih Rencana Umum Pengadaan atau yang dalam istilah best practice Global dikenal disebutkan sebagai Procurement List idealnya dilakukan sebelum akhir tahun untuk Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilakukan tahun berikutnya? Sama seperti Pemerintah, Pelaku Usaha juga di akhir tahun melakukan budgetting untuk kapasitas produksi. Biasanya pelaku usaha sudah mempertimbangkan pengguna ...

Pertanyaan Terkait permasalahan kegiatan kontrak Pekerjaan Konstruksi yang belum sampai 100% dan melampaui waktu seharusnya dan bahkan tahun anggaran, dampaknya akan “mencantol” pada konsultan pengawas, kira-kira bagaimana pembiayaannya? Musyawarah Karena melewati tahun anggaran untuk APBD (kalau APBN setahu saya tidak mudah mengalokasikan di APBD+1), maka kembali dikembalikan pada peran Pelaku ...

Pengantar Interpretasi Hukum dengan forward thinking yang dinamis tetap diperlukan namun tidak boleh mengabaikan Organisasi yang menerbitkan sebuah Peraturan. Selama ini seringkali ada anggapan bahwa UU Pemberantasan Tipikor adalah UU Tipikor, dengan demikian sebagai Tipikor dalam hal pendampingan yang diatur dalam Permendagri Nomor 12 tahun 2014. Selama ini dalam pemberian ...

Pengantar Pasal 18 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa menjelaskan bahwa Perencanaan Pengadaan dilaksanakan dimulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara pengadaan, jadwal, dan kebutuhan anggaran, perencanaan pengadaan adalah dikeluarkannya yang digunakan dan ditetapkan sebagai Rencana Umum Pengadaan (RUP). Apakah dalam penyusunan Perencanaan Pengadaan dalam Pasal 18 ayat (2) ...

Pendahuluan Perpres 16 tahun 2018 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2018 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33. ...