Pendahuluan Berbicara terkait Upah Minimum tentunya erat berkaitan dengan kebijakan Pengupahan dalam Ketenagakerjaan. Ruang lingkup Kebijakan Pengupahan muncul karena pengupahan menjadi hak pekerja yang mesti didahulukan dibandingkan kebijakan maupun kewajiban lain yang harus dikedepankan oleh pengusaha, sehingga dalam kaitannya pada pengupahan merupakan hal yang mesti didahulukan dibandingkan kewajiban-kewajiban lain yang ...

Pendahuluan Sebagaimana yang diketahui bersama, dalam manajemen perkantoran modern yang menjadi modul diklat dari Pelatihan Pra-Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil, mencakup beberapa hal yang dapat dipecahkan dengan menggunakan Pengadaan Barang/Jasa. Pelaksanaan Perkantoran Modern Meliputi bagaimana : pelaksanaan pekerjaan perkantoran modern beserta efisiensi teknik korespondensi teknik mengarsip surat menyelenggarakan rapat tata ...

Artikel berkaitan Pengadaan Khusus dari website ini adalah : https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-pada-blud/ https://christiangamas.net/sense-of-crisis-dan-kaitannya-dengan-pengadaan-barang-jasa-darurat/ Pendahuluan Sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengatur tata cara belanja barang/jasa dalam APBN dan APBD ternyata tidak secara menyeluruh memiliki karakteristik yang homogen mengingat pemanfaatan APBN dan/atau APBD ternyata dalam ...

Pendahuluan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 hanya mengatur Pengadaan barang/Jasa yang menggunakan anggaran negara dalam hal ini APBN dan APBD. Sekilas pembahasan telah dibahas di artikel https://christiangamas.net/filosofis-ruang-lingkup-peraturan-presiden-nomor-16-tahun-2018-tentang-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Pengaturan Pada Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) lingkup pemberlakuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) diatur ...

Komtrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres 16/2018 dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Jasa secara tertulis, sebagai peraturan teknis dari UU Perbendaharaan dan UU Administrasi Pemerintah yang jelas membutuhkan dokumen tertulis, kontrak pengadaan secara logis memerlukan dilakukan secara tertulis karena alasan logis yang akan dibahas di artikel ini. Pelaksanaan Kontrak berdasarkan hukum perjanjian, ...

Artikel terkait Nuisance Bisa dibaca pada https://christiangamas.net/penelaahan-terhadap-minat-pelaku-usaha/ berkaitan dengan Supplier Perception matrix. Pelaku Usaha yang kredibel Perusahaan multinasional dan menyediakan layanan pada Pengadaan Barang / Jasa di sektor Privat itu menolak memenuhi kebutuhan pada Pengadaan di Organisasi Pemerintah itu nyata adanya dan pernah saya alami. Dalam sebuah diskusi dengan pelaku ...

Pelaku Usaha Tidak selalu berminat untuk melakukan kontrak pengadaan barang/jasa kepada Pemerintah, khususnya bila memperhatikan Supplier Perception Model. Supplier Perception Model Juga dikenal sebagai Supplier Perception Matrix, yaitu bagaimana sebuah organisasi dipandang oleh para pelaku usaha dari aspek ketertarikan dan nilai belanja, secara ringkas digambarkan sebagai berikut : Posisi Pemerintah ...

Penetapan pemenang Dalam proses pemilihan penyedia merupakan keluaran yang dibuktikan dengan berita acara. Penyebutan dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Penetapan pemenang dalam proses pemilihan penyedia pada peraturan perundangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibagi berdasarkan siapa yang melakukan? berdasarkan : Pasal 9 ayat (1) huruf ...

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf o Perpres 16/2018 adalah menilai kinerja penyedia. Apa Yang dinilai dari kinerja penyedia? saat pelaksanaan kontrak maka penyedia melakukan pelaksanaan pekerjaan, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut yang dinilai menjadi penilaian kinerja. Mengapa Penilaian kinerja PPK atas kinerja Penyedia dapat menjadi pertimbangan ...

Spend Management Dalam terminologi Supply Chain Management merupakan pengelolaan aliran keluar dana dalam rangka pembelian barang dan jasa. Istilah ini dikemukakan dengan merujuk kepada serangkaian aktifitas yang menjadi pedoman  tatakelola dalam melakukan pembelian barang/jasa, baik itu berupa alih daya ketenagakerjaan/sumber daya antar organisasi, pengadaan konvensional, pengadaan secara elektronik, dan manajemen ...