Topic : Audit Kewajaran Harga dalam Pandemi Covid-19 Narasumber : Dedi Nurmawan Susilo, S.Tr.Ak. Pembahas : Mudjisantosa DAFTAR DISINI Informasi Hub. Muklis – 085259596555 Informasi lebih lanjut : https://mudjisantosa.com/   Sabtu, 20 Pebruari 2020 Jam 10.00-11.30 WIB Mudji Santosa Training and Consulting Workshop Online Kelas Khusus Daftar : https://bit.ly/kelas-khusus *** ...

Alih daya sering menjadi perhatian emosional khususnya berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja, status ketenagakerjaan, keamanan dan kepastian status pekerjaan, dan perdebatan badan usaha mengambil keuntungan dan terkadang cenderung dipersepsikan mengambil keuntungan bahkan eksploitasi. Alih daya sebenarnya menjadi pertimbangan ketika sebuah organisasi menyadari bahwa inti utama aktifitas/bisnisnya bukanlah suatu bidang pekerjaan ...

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat ketentuan yang digunakan untuk “memuluskan” transisi dari Perpres 54/2010, diantaranya : Pasal 89 Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini: 1.Pengadaan Barang/Jasa yang persiapan dan pelaksanaan dilakukan sebelum tanggal 1 Juli 2018 dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun ...

Tidak ada salahnya sesekali melihat apa yang tertulis di masa lalu, aturan yang mau kita bahas dalam artikel ini adalah Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Definisi Pengadaan : Pengadaan barang/jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang ...

Menurut saya karena dana nya APBN, tapi pelaksananya adalah Pemda maka Pemda beroperasional dengan DIPA APBN DEKON-TP dan diluar dari PP 12/2019, PMDN 70/2019, PMDN 77/2020, makanya saya berpendapat Dapat digunakan adanya PPK di Daerah, karena ruh nya adalah APBN. Boleh? Boleh saja, tapi kalau memang PPK nya Pemda tadi ...

Saya sadari Opini terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 tahun 2020 dan Keberadaan PPK PBJP dalam Pemerintah Daerah kalau artikel itu kepanjangan, kemudian intepretasinya kok ada yang menafsirkan beda, jadi saya ringkas saja : Dalam UU Cipta Kerja pada dasarnya Pemerintah Daerah itu tidak absolut otonom, yang ditetapkan Pemerintah Pusat ...



Yuk ikut kegiatan MS & Training Consulting Bimtek: PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN, akan dilaksanakan di Yogyakarta, 18-19 Februari 2021, daftar via link di bawah ini: bit.ly/MS-YOGYA