Seri 8 ini akan membahas lanjutan dari seri sebelumnya, untuk membaca Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) klik saja tulisan disamping. Untuk Seri sebelumnya dapat dilihat pada tautan berikut ini : Seri 1 : Tautan Seri 1 Seri 2 : Tautan Seri 2 Seri 3 : ...
SelengkapnyaChristian
Ngerumpi PeBeJe #20 Video Kelembagaan dan SDM dalam Pengadaan, Studi Kasus Sektor Swasta Internasional Dalam memilih Mitra sebagai Best Practices memilih Vendor
Moderenisasi dan Perubahan Pola Hidup Manusia
Prolog Modernisasi mengandung unsur: 1) perubahan yangbergerak maju secara linier 2) adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan 3) didukung dengan adanya perkembangan teknologi di berbagai kehidupan manusia, serta 4) mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang berusaha mengejar kehidupan yang lebih maju dan modern. Mengacu pada unsur-unsur modernisasi tersebut apakah ...
SelengkapnyaTantangan Kebijakan dan Permasalahan dalam Praktik Perencanaan Kota di Indonesia
Isu Utama : Perlunya Wawasan mengenai isu/permasalahan dan tantangan pembangunan Bentuk Kebijakan Pembangunan Perencanaan Kota adalah bagian dari Penataan Ruang Kota di Seluruh Indonesia Tantangan Pembangunan Perkotaan di Indonesia Kebijakan Perkotaan Nasional Praktik? Konsep dalam Pelaksanaan berbenturan dengan adanya : Permasalahan Umum Permasalahan Khusus Dinamika Penggunaan Lahan? Pembangunan Berkelanjutan Sustainable ...
SelengkapnyaPemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi dalam Dunia Pendidikan
Peran TIK dalam dunia pendidikan dapat bersifat sebagai sarana perantara / media / medium dari proses belajar dan mengajar, yang rutin penulis gunakan sebagai contoh : Aplikasi untuk menyampaikan materi dan perpustakaan digital Contoh perpustakaan digital adalah : iPusnas Perpustakaan Nasional Indonesia, Ketersediaan : aplikasi desktop dan ponsel pintar Tampilan ...
SelengkapnyaSumber Hukum dari Hukum Telematika (Cyber Law)
Hukum telematika atau Cyber law adalah keseluruhan asas-asas, norma, atau kaidah lembaga-lembaga, institusi-institusi dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kedudukan Cyber law dalam ilmu hukum adalah rezim hukum baru yang bersifat multidisiplin yang pada praktiknya berhubungan dengan bidang hukum lainnya, seperti Hukum ...
SelengkapnyaRasa Cinta dan Keberlanjutan Budaya Nasional
Pada era teknologi informasi juga merubah pola berinteraksi antar manusia, dahulu dalam mengirimkan surat kita lebih umum menggunakan surat secara tradisional melalui penggunaan kertas dengan jasa kantor pos, pada kegiatan ini lumrah terdapat penggunaan kertas, alat tulis, lem, amplop, dan perangko untuk dokumen tersebut dapat dikirimkan oleh jasa kantor pos ...
SelengkapnyaEksistensi Keragaman Indonesia di Mata Dunia
Pengantar Indonesia Terdiri dari berbagai suku, budaya dan agama dan itu bagian dari kekayaan negara kita. Seperti yang kita ketahui, perkembangan budaya indonesia salalu saja naik dan turun. Indonesia sangat banyak mempunyai peninggalan budaya dari nenek moyang kita terdahulu, hal seperti itulah yang harus dibanggakan oleh penduduk indonesia sendiri, akan ...
SelengkapnyaPerwakilan dalam Hubungan Internasional Antar Negara
Negara yang sudah diakui kedaulatannya mempunyai personalitas hukum sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan internasionalnya, negara-negara ini diberi beberapa hak sebagai suatu anggota aktif masyarakat internasional yang salah satu hak nya adalah ‘Hak Legasi’ yang mencakup dua aspek yaitu hak legasi aktif yang merupakan hak bagi suatu negara untuk mengirim wakil-wakilnya ke ...
SelengkapnyaPerspektif Hukum Internasional dalam Pengelolaan Kemaritiman Republik Indonesia yang merupakan Negara Kepulauan
Perairan Pedalaman Dalam Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 tahun 1982, disepakati United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), yang mengatur perihal hukum laut. Konvensi ini efektif berlaku pada 16 November 1994. Penggerak konvensi ini adalah negara kepulauan seperti Indonesia, Filipina, Fiji, dan Mauritius. Dalam konvensi tersebut, diatur ...
Selengkapnya