Salah satu Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki adalah “Menetapkan Rancangan Kontrak”, temu daring ngerumpi Pengadaan ini akan membahas materi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian, serta sikap kerja berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Kontrak. Ketentuan acara ini kami informasikan sebagai berikut : Dilaksanakan tanggal 26 September pukul 14:00WIB gratis materi ...

Rancangan Kontrak merupakan sebuah dokumen yang sering dianggap “remeh” oleh para pelaku Pengadaan yang bertugas menetapkannya, dalam hal ini berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian Rancangan Kontrak menjadi sebuah tugas dimana dibunyikan dalam Perpres sebagai tugas PPK dengan ...

Seri Video Sekilas Pengadaan #4 Artikel terkait Perencanaan Pengadaan : Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Tugas PPK dalam Melakukan Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi) Sebelum DIPA/DPA Ditetapkan Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi apakah wajib dilakukan dengan Cara Penyedia? Identifikasi Kebutuhan dan Susu Penyusunan Kerangka ...

Pengantar Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur tentang pelayanan hukum yang dapat ditarik garis besarnya   : Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait Pengadaan Barang/Jasa; Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pengecualian yang diatur dalam ...

Video Sekilas Pengadaan #3 Artikel terkait Peraturan Pengadaan : E-Marketplace Pengadaan Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Amanat yang dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold ...

Pengantar Pasal 79 ayat (4) Perpres 16 tahun 2018 disebutkan Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil untuk setiap hari keterlambatan dari : nilai kontrak;atau nilai bagian kontrak dalam sebuah Kontrak pada SSKK disebutkan bahwa Denda dikenakan pada Keseluruhan nilai Kontrak, namun dalam hal pelaksanaan ternyata Penyedia menjadi ...

Video Sekilas Pengadaan Artikel terkait dengan video ini : E-Marketplace Pengadaan Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Amanat yang dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold ...

Swakelola dengan Kelompok Masyarakat Perpres 16 Pasal 1  angka 25 menyebutkan bahwa Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. Persyaratan sebuah Kelompok Masyarakat, diantaranya dapat melihat salah satu postingan blog sebagai berikut : Persyaratan Penyelenggara Swakelola Tipe IV by Mudjisantosa, yaitu : ...

Pengantar Swakelola merupakan salah satu Cara Pengadaan dari dua Cara Pengadaan yang disebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018, tepatnya pada Pasal 3 ayat (3) yang terdiri dari Swakelola dan/atau Penyedia. Ketentuan terhadap pelaksanaan Pekerjaan dilaksanakand engan Swakelola tidak disebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 dan berada pada Peraturan pelaksanaannya. Penetuan ...

Video Sekilas Pengadaan Baca Juga, Artikel terkait Pelaku Pengadaan : Pejabat Pembuat Komitmen Pelaku Pengadaan yang Strategis Urgensi Pengaturan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen pada lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Tugas PPK dalam Melakukan Perencanaan Pengadaan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang / Jasa Kompetensi Pelaku Pengadaan Pengadaan sebagai Profesi Pejabat Pembuat Komitmen adalah “Line ...