Sudah dirilis dan diundangkan Peraturan : Permen PANRB No. 7 Tahun 2022 Peraturan diatas berbunyi judulnya : “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi”   Isinya Baru semua dan mencabut Ketentuan mengenai peran koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan ...

Saya secara kelembagaan bersurat ke pihak terkait di LKPP pada Satker yang membidangi Pengembangan Profesi dan SDM untuk bertanya apakah Pejabat Fungsional PPBJ yang berasal dari Penyederhanaan Birokrasi apakah masih memerlukan Uji Kompetensi?   Berikut Jawabannya secara umum : Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional merupakan program khusus pemerintah yang ...

Mohon masukannya. Untuk pekerjaan Konsultansi Kriteria penilaian dalam lembar kriteria evaluasi kualifikasi. Jika dalam KAK tidak dipersyaratkan bobot maupun ambang batas dalam lembar kriteria evaluasi, apakah dapat dihilangkan atau dikosongkan nilainya (dalam mdp ada nilai bobot) ? mari kita simak Pasal 44 ayat (6) Perpres PBJP, disebutkan bahwa kualifikasi pada proses ...

mau ngendalikan harga komoditas seperti minyak goreng belakangan ini saja akhirnya berkepanjangan kisruhnya dengan berbagai scalpers di pasaran Penetapan HET lama dicabut dan ada Penetapan HET baru…. Ribet lho berusaha mengatur harga pasar, Intervensi pasar dengan produk kebijakan Pemerintah tidak selamanya berdampak baik. Harusnya ketika sudah melihat keributan pasar dan ...

UU 1/2022 mencabut berbagai UU, salah satunya adalah UU 28/2009 Selainnya ya keterkaitan dengan Hal teknis terkait Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Ada waktu yang cukup untuk penerapan UU baru ini harusnya….. tidak seperti Peraturan Pebeje ada waktu cukup seharusnya untuk menerapkan regulasi baru ini, tapi regulasi ini sedikit banyak ...

Mencari pelaku usaha yang tepat dapat dilakukan sejak pemaketan, salah satu orientasi dalam melakukan pemaketan adalah mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha…. Perizinan berbasis risiko melalui OSS saat ini sudah mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha dengan leveling persyaratan melalui sistem….. Dengan demikian dalam melakukan pemaketan PPK cukup mengidentifikasi Komiditas, menemukan leveling yang sesuai ...

Misal terdapat pengadaan : Item A (Konstruksi, Komoditas W ) Item B (Pengadaan Barang, Komoditas X) Item C (Pengadaan Barang, komoditas X) Bagaimanakah pemaketannya? Siapa yang melakukan? Dapat dilakukan dengan 2 skenario, yaitu : Skenario 1 : Paket 1 : Item A (Konstruksi, Komoditas W ) Paket 2 : Item ...

Berikut ini adalah beberapa artikel yang kami himpun dari berbagai sumber yang tercantum berkaitan dengan Pemerintahan Desa. Isi kami kutip dengan menyalin apa adanya, mari disimak :     Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia ...

Swakelola adalah Cara Pengadaan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perpres PBJP ketika memilih menghasilkan barang/jasa melalui Swakelola maka pelaksanaannya dilakukan sendiri dengan penyelenggara swakelola yang memiliki 4 tipe.   berbeda dengan cara melalui Penyedia, metode pemilihan penyedia sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) dan Pasal ...

Pertanyaan nya adalah sebagai berikut : Apakah pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS 4M dapat di swakelola kan? Jika dapat, menggunakan swakelola tipe IV apakah kelompok masyarakat dapat dibantu tim pendukung / teknis? Alur pengambilan keputusannya sebagaimana panduan dari LKPP untuk Swakelola atau tidak adalah sebagai berikut : Jadi yang menjadi ...