Ketika “Darurat” Kehilangan Makna: Refleksi atas Pengadaan Barang/Jasa dalam Situasi Khusus

Walau saya sudah pernah menuliskan bahwa Mekanisme Pengadaan Khusus Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Penenanganan Keadaan Darurat tidak boleh digunakan secara sembrono seperti pada artikel ini : https://christiangamas.net/pengadaan-unit-ambulance-baru-dalam-keadaan-wabah-optimasi-atau-regulasi/, namun artikel lama saya itu sepertinya walau menurut saya masih relevan, ada baiknya saya menuliskan esensi yang sama untuk merespon salah satu studi kasus yang lebih update belakangan ini, dengan tujuan untuk mengaktualisasikan dan tetap relevan.

Beberapa waktu terakhir, publik dihadapkan pada sebuah fenomena yang menarik untuk dicermati. Sebuah pemerintah daerah—sebut saja “Kota X”—melakukan pengadaan paket perlengkapan sekolah berupa tas sekolah dan buku tulis menggunakan skema Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan alasan penanganan pascabencana.

Secara administratif, mungkin tidak ada yang tampak janggal.
Namun ketika kita melihat lebih dalam, muncul satu pertanyaan penting:

Apakah semua yang disebut “darurat” benar-benar memenuhi makna darurat?

Tulisan ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk mengajak kita semua—terutama pelaku pengadaan—kembali memahami substansi dari pengadaan darurat itu sendiri.

---

1. Pengadaan Darurat: Bukan Sekadar Cepat, Tapi Menyelamatkan

Dalam kerangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan untuk penanganan keadaan darurat bukanlah sekadar prosedur yang dipercepat.

Ia adalah mekanisme khusus yang lahir dari satu kondisi ekstrem:

👉 ketika keselamatan manusia, harta benda, atau keberlangsungan layanan publik terancam secara langsung

Artinya:

• orientasinya adalah penyelamatan
• waktunya adalah segera (immediate)
• tujuannya adalah menghindari kerugian yang lebih besar

Pengadaan darurat bukan ruang untuk kreativitas administrasi,
melainkan respon atas situasi kritis yang nyata.

Ketika objek yang diadakan adalah:

• tas sekolah,
• buku tulis,

maka perlu diuji secara jujur:

apakah ini kebutuhan yang bersifat penyelamatan langsung,
ataukah kebutuhan yang sifatnya pemulihan bertahap?

Jika suatu kebutuhan:

• masih bisa direncanakan,
• tidak berdampak langsung pada keselamatan,
• dan tidak membutuhkan respon dalam hitungan hari,

maka secara substansi, ia bukan kebutuhan darurat, meskipun dibungkus dengan narasi darurat.

---

2. BTT Itu Sah Secara Administratif, Tapi Tidak Cukup Secara Substansi

Dalam kasus di Kota X, penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dijadikan dasar pembiayaan untuk pengadaan tas sekolah dan buku tulis.

Secara regulasi:
✔️ itu benar
✔️ itu diperbolehkan

Namun di sinilah letak persoalan yang sering luput dipahami:

Pemerintahan tidak hanya bekerja dengan logika administratif, tetapi juga logika substansi.

Memenuhi kesesuaian:

• antara BTT dan mekanisme darurat
  tidak otomatis berarti benar secara substansi.

Karena yang harus dijawab bukan hanya:

• “Apakah ini boleh dilakukan?”

Tetapi:

• “Apakah pengadaan tas sekolah dan buku tulis ini memang perlu dilakukan dalam kerangka darurat?”

Jika jawaban kedua ini lemah, maka:

pengadaan tersebut mungkin legal secara administratif,
tetapi rapuh secara logika kebijakan publik.

---

3. Mekanisme Khusus Bukan Alat Mempercepat Belanja Semata

Inilah titik paling krusial.

Pengadaan darurat sering disalahpahami sebagai:

“cara cepat untuk merealisasikan anggaran”

Padahal, esensinya jauh lebih dalam dari itu.

Mekanisme ini diberikan oleh negara karena:

• proses normal dianggap terlalu lambat
• sementara kondisi di lapangan membutuhkan respon cepat

Namun, percepatan ini bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari situasi kritis.

👉 Yang dipercepat bukan sekadar belanja,
👉 tetapi penyelamatan.

Jika yang dipercepat adalah:

• pengadaan tas sekolah custom,
• produksi massal barang,
• distribusi yang masih memiliki jeda waktu,

maka perlu dipertanyakan:

di mana letak urgensi daruratnya?

Jika belanja dipercepat tanpa:

• urgensi nyata,
• ancaman langsung,
• atau kebutuhan mendesak,

maka yang terjadi adalah:

mekanisme darurat digunakan, tetapi nilai daruratnya tidak ada.

Dan di sinilah muncul fenomena yang berbahaya:

“pengadaan yang didaruratkan” — bukan pengadaan darurat.

---

4. Belajar dari Kasus: Ketika Logika Tidak Sejalan

Dalam ilustrasi kasus Kota X:

• barang yang diadakan adalah tas sekolah dan buku tulis
• tas dibuat secara khusus (custom, dengan desain tertentu)
• jumlahnya besar dan membutuhkan proses produksi
• waktu distribusi tidak menunjukkan respon “segera”

Maka secara sederhana:

• secara administratif → mungkin bisa dijelaskan
• tetapi secara logika darurat → tidak sepenuhnya selaras

Ini bukan soal benar atau salah semata,
tetapi soal ketepatan penggunaan instrumen kebijakan.

---

5. Catatan untuk Pelaku Pengadaan

Bagi para pelaku PBJP, ada satu hal penting yang perlu diingat:

Setiap mekanisme dalam pengadaan memiliki “ruh” atau tujuan dasar.

Dan untuk pengadaan darurat, ruh itu adalah:

✔️ menyelamatkan
✔️ melindungi
✔️ merespon kondisi kritis

Bukan:

• mengadakan barang yang sebenarnya bisa direncanakan
• atau mempercepat belanja tanpa urgensi nyata

Jika ruh ini hilang, maka:

• yang tersisa hanya prosedur
• tanpa makna

---

Penutup: Mengembalikan Makna “Darurat”

Pengadaan darurat adalah salah satu bentuk kepercayaan negara kepada pelaku pengadaan.

Negara memberi:

• kewenangan lebih besar
• fleksibilitas lebih tinggi
• prosedur yang dipangkas

Namun semua itu dibayar dengan satu hal:

tanggung jawab moral yang lebih besar.

Karena pada akhirnya, pengadaan darurat bukan hanya soal:

• tas sekolah yang dibagikan,
• atau buku tulis yang diterima,

tetapi soal:

nyawa yang diselamatkan,
risiko yang dicegah,
dan kepercayaan publik yang dijaga.

Jika makna ini tetap dijaga,
maka pengadaan darurat akan tetap menjadi instrumen yang mulia.

Namun jika tidak,
ia hanya akan menjadi sekadar jalan pintas yang kehilangan arah.