E-Marketplace PBJ Pemerintah terdiri atas : SPSE dan Sistem Pendukung. SPSE terdiri atas Katalog Elektronik, Toko Daring, dan Pemilihan Penyedia (Tender, Seleksi, Juksung, PLangsung, dsb) Sistem Pendukung E-Marketplace terdiri atas Inaproc, SIKAP, SIRUP, E-Learning PBJ, AMEL, dsb.
SelengkapnyaBulan
Menerapkan Supply Chain Management di PBJ Pemerintah
Saat ini dasar Supply Chain Management (SCM) diajarkan di Pelatihan PBJ Level 1 yang setara dengan PBJ Tk. Dasar, apa yang diharapkan dengan menambahkan aspek SCM ini dalam Pemerintah? Pada prinsipnya apa yang mau dicapai berkaitan dengan tujuan dari Perpres PBJP yaitu aspek value for money yang merupakan pemenuhan terhadap ...
SelengkapnyaPelaksanaan Pengadaan Produk Dalam Negeri
Idealnya ber-TKDN dibuktikan dengan adanya sertifikat yang tayang di tkdn.kemenperin.go.id tkdn.kemenperin.go.id adalah daftar inventaris sebagaimana dimaksud dalam Perpres PBJP Pasal 66 ayat (3) Mari diperhatikan tidak semua produk dalam negeri punya sertifikat TKDN idealnya memang punya TKDN tapi tidak semua memiliki sertifikat tersebut, bisa karena masih proses, bisa juga ...
SelengkapnyaBuku Saku Anti Korupsi Untuk Pemeluk Agama Katolik (Terbitan KPK)
download : Buku Saku Antikorupsi untuk Pemeluk Agama Katolik
SelengkapnyaIron-Man (2008)
Iron Man alias manusia kaleng Saat saya masih bocah dulu Iron Man ini super hero yang relatif tidak diminati kartun animasi dari Iron Man dulu tahun 1990an tayang di SCTV bersama dengan tayangan di hari hari lainnya yang juga tidak populer, saya bilang tidak populer karena disejajarkan dengan seri tokusatsu ...
SelengkapnyaKebutuhan Barang/Jasa dalam hal belum tersedia Produksi dalam negeri
Pada dasarnya Perpres PBJP menyarankan untuk memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri, kewajiban penggunaan produk dalam negeri diatur dalam Pasal 66 Perpres PBJP sebagai berikut : (1) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ...
SelengkapnyaAnggaran Pengadaan guna pembayaran beban tahun lalu
Misal ada sebuah kontrak pekerjaan konstruksi di tahun lalu senilai 1Milyar, pekerjaan selesai dan sudah serah terima, namun karena melampaui batas tutup buku jadi SILPA….. kemudian pengadaan tersebut tidak terbayar dan menjadi hutang pemda di tahun berikutnya. akhirnya di tahun ini ada anggaran belanja modal senilai kontrak 1Milyar tersebut untuk pembayaran ...
SelengkapnyaPerhitungan Pembayaran Kontrak Waktu Penugasan dan Komtrak Harga Satuan
Keduanya membutuhkan komtrak finalisasi untuk menetapkan hasil perhitungan prestasi yang seharusnya dibayarkan. nilai yang tertera di kontrak awal sifatnya masih berupa perkiraan. bila nilai yang dibayar akan lebih karena satuan yang diterima untuk barang/komstruksi/jasa lainnya maka harus ada dasar kuantitas yang lebih itu memang untuk dimanfaatkan sesuai dengan jumlah yang ...
SelengkapnyaManajemen Risiko pada tingkat Taktis
Berbeda dengan tingkat strategis yang lebih pada capaian organisasi, manajemen risiko pada tingkat taktis dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan berdasarkan hasil dan kumpulan data terkait : identifikasi risiko analisis risiko evaluasi risiko penanganan risiko indikator risiko Risiko yang terukur kemudian direspon oleh PPK : Bila treatment adalah menerima risiko ...
SelengkapnyaAnggaran Pendamping dalam Pengadaan
Misal diperkirakan pada belanja modal sebuah alat Elektromedis bersama nilai anggaran pendamping nya senilai Rp30M dalam penganggarannya perlu digunakan sesuai peruntukan…. Misal Unit elektromedis nya senilai Rp29M, instalasi dan konstruksi peralatan pendukung senilai 800juta, sisanya 200juta untuk ATK dan honorarium. Anggaran 200juta untuk ATK dan honorarium dalam Belanja Modal itu ...
Selengkapnya