PP 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dapat dibaca berikut : PP Nomor 80 Tahun 2019 E-Marketplace Pengadaan Pemerintah diatur dalam Perpres PBJP, di dalamnya ada Kanal Toko Daring yang mengakomodir praktek PMSE. Singkat ringkasnya : Bela Pengadaan = Kanal Toko Daring Toko Daring isinya PPMSE PPMSE ...
Selengkapnya
Apakah Pengadaan Pemerintah memungkinkan disebutkan merek? Ketentuan penyebutan merek dalam perpres 12/2021 hanya dimungkinkan untuk : Dalam penyusunan spesilikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merek terhadap: a. komponen barang/jasa; b. suku cadang; c. bagian dari satu sistem yang sudah ada; atau d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau Toko Daring. Jadi bila pengadaan ...
Selengkapnya
Pasal 97 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Wajib Mengalokasikan Paling sedikit 40% (empat puluh persen) produk/jasa Usaha Mikro Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Amanat Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal65 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor ...
Selengkapnya
Swakelola Tipe III dapat dilaksanakan oleh K/L/PD pengguna anggaran yang menjadi Penyelenggara Swakelola dengan Pelaksana berasal dari Organisasi Masyarakat, salah satj bentuk Ormas adalah LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM). LSM ini memiliki direktori yang dapat diakses melalui alamat laman : https://linklsm.id/ Tentang laman ini kami kutip dari lamam tersebut adalah sebagai ...
Selengkapnya
Inpres 2/2022 pada Diktum PERTAMA angka 8 mewajibkan TKDN yang dibeli MINIMAL adalah 25% (dua puluh lima persen). Kriteria WAJIB muncul cukup ada satu produk di daftar inventaris sebagaimana dimaksud di Pasal 66 ayat (3) Perpres 12/2021. Daftar Inventaris adalah daftar yang dibuat oleh Kementerian teknis terkait, yang dimaksud daftar ...
Selengkapnya
Para Pelaku Pengadaan perlu memperhatikan jadwal proses Pemilihan Penyedia dalam Pengumuman RUP! saat ini di E-Katalog kalau mau buat paket, harus dalam kurun waktu rencana pemilihan Penyedia, bila sudah lewat dari Jadwal yang dicanangkan Maka paket tersebut tidak dapat di-Create. Jadi kalau paket E-Purchasing tidak dapat muncul RUP saat create ...
Selengkapnya
Apa yang diamanatkan oleh Peraturan Perundangan pasca UU Cipta Kerja adalah belanja Pemerintah wajib dilakukan dalam hal terdapat TKDN + BMP paling sedikit 40% di Daftar Inventaris (tkdn.kemenperin.go.id) maka wajib mengalokasikan : Belanja pada UMK-Koperasi; dan Produk Dalam Negeri (baik PDN maupun produk impor dengan TKDN minimal 25%) Alokasi untuk ...
Selengkapnya
Beberapa WA konsultasi ke saya masih menanyakan tips lulus sertifikasi PBJ Level 1….. Sebenarnya tidak ada yang istimewa untuk lulus, bagi yang nggak kuat menghafal cukup pahami Perpres nya dan bukan menghafal…. Beberapa orang ada yang lebih baik chance lulus dengan menghafal dulu baru memahami….. Kalau saya kemarin untuk lulus ...
SelengkapnyaPrinsip Keuangan Pribadi itu kita perlu 5 pos, tiap pos tersebut adalah : Needs (kebutuhan) Debts (Hutang) Savings (Simpanan) Wants (Keinginan) Investments (Investasi) Persentase nya tiap orang bisa berbeda-beda tiap pos, hal ini bergantung dengan tujuan finansial, kemampuan, selera, dan toleransi risiko tiap orang. Intinya bergantung dengan tujuan finansial tiap ...
Selengkapnya