Penilaian Kinerja saat ini sudah diatur dalam Peraturan LKPP tentang Pembinaan Penyedia. Penilaian Kinerja kelak akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, karena PPK yang memiliki tugas melakukan penilaian kinerja akan menginput dalam SPSE. Besar kemungkinan hasil penilaian kinerha akan dapat digunakan dalam proses pemilihan penyedia, namun prinsipnya hasil penilaian ...
SelengkapnyaBulan
Komposisi Pelaku PBJ di RSUD
Rumah Sakit Daerah merupakan Unit Kerja bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Disini muncul KPA dengan citarasa PA, implementasinya seorang Direktur RSUD menjadi KPA dari Dinas Kesehatan sebagai PA, namun pada dasarnya pada pengelolaan RSUD, Direktur adalah KPA dengan keleluasaan PA. ...
SelengkapnyaMenjembatani SIPD dan SIRUP, ada prosesnya dan tidak 100% terotomatisasi
secara fitur, sudah ada : fitur tarik data RKA dari SIPD akun PA fitur identifikasi Pemaketan dari akun PPK Yang perlu diperhatikan : kode SKPD SIRUP harus sama dengan kode SKPD SIPD akses perlu dibuka oleh admin SIPD, untuk hal ini koordinasi antara LPSE dan Badan Keuangan wajib terjalin Satker ...
SelengkapnyaPBJ Desa dan Pengaturannya
Peraturan untuk menjadi pedoman dari PBJ Desa adalah Peraturan LKPP Nomor 12/2019, Peraturan PBJ Desa berbeda dengan Pengadaan di BUMN, berbeda dengan BUMD, dan berbeda dengan PBJ Pemerintah, sehingga diperlukan pengaturan sendiri. LKPP sebagai lembaga yang mengatur tentang kebijakan Pengadaan menerbitkan PerLKPP 12/2019 yang menjadi pedoman bagi Kepala Daerah untuk ...
SelengkapnyaPengadaan pada BLUD
Pertanyaan obrolan di pagi hari ini tanggal 5 Januari 2021. Pak nanya utk proses tender di BLUD, walaupun mereka sudah punya aturan direktur tapi proses tender tetap di UKPBJ gitu kah? BLUD dalam proses pengadaannya termasuk dalam Pengadaan Khusus –> Pengadaan Dikecualikan –>BLU/BLUD. Jawaban saya : RSUD punya dua skema ...
SelengkapnyaPekerjaan Terintegrasi
Pekerjaan Terintegrasi berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Perpres PBJP merupakan kombinasi dari jenis pengadaan : Barang; Konstruksi; Jasa Lainnya; Jasa Konsultansi. Seperti apa yang dapat dilaksanakan contohnya? Pengadan Video Wall : Pekerjaan Pengadaan Barang itu panel video wall nya. Pekerjaan Jasa Lainnya itu pekerjaan integrator pemasangan antara panel video wall ...
SelengkapnyaFitur Penyedia dalam Swakelola dalam SIRUP
Pada dasarnya cara pengadaan adalah : swakelola;dan/atau penyedia dalam SIRUP kita mengenal Labeling “Penyedia Dalam Swakelola” kapan kita menggunakan fitur tersebut? pada dasarnya Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan untuk Swakelola dilaksanakan dengan perpres pengadaan. Jadi Penyedia dalam swakelola sebaiknya diberlakukan untuk : pengadaan barang/jasa yang dalam kontrak swakelola dilaksanakan oleh pihak ...
SelengkapnyaPengadaan Langsung dan pelaksanaannya
Berdasarkan regulasinya Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan khususnya pada Jasa Lainnya dan Barang terdapat metode Pembelian Langsung yang tidak memerlukan negosiasi teknis dan atau negosiasi harga. Selain itu Pengadaan Langsung perlu negosiasi teknis dan atau negosiasi harga. Pada dasarnya pelaksanaan keduanya melalui Pengadaan Langsung melalui Pejabat Pengadaan. Hanya saja logisnya, ...
SelengkapnyaApa itu Pengadaan Berkelanjutan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Sustainable Procurement atau Pengadaan Berkelanjutan ketentuannya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) sbb : Angka 50 Pasal 1 : Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan ...
SelengkapnyaMenetapkan Uang Muka dan Menetapkan Besaran Uang Muka yang dibayarkan
Menetapkan Uang Muka dan Menetapkan Besaran Uang Muka yang dibayarkan adalah hal yang berbeda. Perlu kita pahami bersama bahwa Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 adalah beleid pengadaan yang disusun efektif dan mengurangi redundan penulisan tugas, artinya dalam Pasal tugas dan kewenangan bila dituliskan dalam Pasal-pasal tahapan maka akan ada daya ...
Selengkapnya