Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya suatu perjanjian dalam hal ini adalah : adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinyakecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatansuatu hal tertentu;dansuatu sebab (causa) yang halal. artikel berkaitan tulisan diatas dapat dibaca disini : Hukum Perdata, Keabsahan perikatan, dan Kaidah Hukum Sebagai PelindungFinalisasi ...
SelengkapnyaBulan
Negara Kondusif dan Lingkaran Baik maupun Lingkaran Buruk
Lingkaran Kecil Lingkaran Besar….. senandung lagu masa kanak-kanak memudahkan visualisasi kita dalam menggambar sebuah objek saat kita masih taman kanak-kanak, sesuatu yang mungkin dalam kondisi saat ini tidak sama pengalamannya karena generasi saat ini melakukan pendidikan pra-sekolah secara daring selama pandemi. Ya, negara kita dan berbagai negara lainnya sedang tidak ...
SelengkapnyaStrategi Pergeseran Anggaran Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 sebenarnya telah mengatur adanya APBD Pergeseran yang dalam kondisi tertentu dimungkinkan untuk melakukan pergeseran anggaran yang menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Apa itu SiLPA? SiLPA dengan huruf ‘i’ kecil adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu ...
SelengkapnyaValue for Money pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Salah satu tujuan dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah value for money yang dituliskan dalam Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, aspek-aspek yang ada didalamnya dan keterkaitan satu sama lain dari tiap tiap aspek dibahas ...
SelengkapnyaDokumen Sosialisasi LKPP terkait Peraturan LKPP Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha
Download dengan Klik : Paparan PerLKPP 4_2021_Pembinaan Pelaku Usaha
SelengkapnyaReformasi Birokrasi dan Pencatatan Kinerja
Reformasi Birokrasi merupakan proses perbaikan berkelanjutan, birokrasi dari berbagai perspektif sebenarnya berbicara sebuah cakupan yang lebih besar, namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa birokrasi lekat dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang didalamnya adalah PNS dan PPPK. Ketika diundangkannya UU ASN tahun 2014 silam, saya yang masih baru 3 tahun menjadi ...
SelengkapnyaTidak menggunakan Laptop untuk bekerja, apa bisa?
Kali ini tidak berbicara tentang Pemerintahan dan tidak berbicara tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tapi berbicara tentang Perangkat Daily Driver yang saya gunakan sehari-hari. Tentu saja ini bukan artikel yang di-endorsed, jadi boleh dibilang sebagai artikel untuk dijadikan referensi untuk tidak menggunakan laptop ya bisa-bisa saja, terutama jika workflow anda sehari-hari menyerupai saya. Mari kita ...
SelengkapnyaPermendagri 27 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Download PMDN No 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022
SelengkapnyaPerpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
Download : Perpres33-2020SHSRLengkap
SelengkapnyaPenyusunan RKA-SKPD APBD
Peraturan yang terkait dalam penyusunan Anggaran adalah sebagai berikut : PP 12/2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; Untuk dasar penyusunan Standar Harga menggunakan Perpres 33/2020 tentang Standar Satuan Harga Regional : Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional Juga ada ...
Selengkapnya