Dulu, pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada angka 35 Pasal 1 disebutkan : Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E–purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. Selanjutnya pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 ...
SelengkapnyaBulan
Apakah PerLKPP 12/2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bisa mencabut Permenpupr 14/2020?
Santer terdengar kebisingan bahwa dengan berlakunya PerLKPP 12/2021 tidak mencabut Permenpupr 14/2020,konon katanya untuk selain konstruksi saja yang menggunakan PerLKPP 12/2021 karena PerLKPP 12/2021 menggantikan PerLKPP 9/2018. Lebih lanjut lagi ada yang mempermasalahkan kewenangan LKPP, kok bisa LKPP mencabut aturan Menteri? dan sebagainya? Kebisingan ini tidak perlu terjadi bila kita ...
SelengkapnyaFormat Kontrak Swakelola
Swakelola merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelengaraannya sebagai wujud mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah menggunakan cara Swakelola berdasarkan angka 23 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa ...
SelengkapnyaTender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 Jo. Perpres 12/2021) yang dimaksud Tender adalah : Angka 36 Pasal 1 Perpres ...
SelengkapnyaApa yang baru dari aplikasi katalog?
Berdasarkan pengalaman hari ini bertransaksi katalog elektronik, beberapa hal baru yang saya alami adalah : Komoditas masing-masing hanya 1 harga, walau berbeda penyedia. Misal PC Merek X, harga display katalog Rp20.000.000/unit, maka item tersebut menjadi harga tertinggi yang perlu dinegosiasi untuk semua penyedia. Ketika memilih barang, maka baru muncul nama ...
SelengkapnyaPengadaan DAK pada Obat-Obatan Wajib Katalog tapi tidak tersedia, gimana?
Pendahuluan Peraturan atau Juknis terkait Pengadaan Obat-Obatan merekomendasikan dengan narasi Mewajibkan Katalog Elektronik. Ketika Katalog elektronik tersedia hal ini jadi mudah, tapi bila tidak, bagaimana? Pembahasan Mari kita cermati sama-sama kewajiban e-Purchasing melalui Katalog dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali ...
SelengkapnyaDiskresi pada administrasi Pemerintahan, khususnya pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pendahuluan Sebut saja ada situasi, Peraturan diundangkan pada tanggal 02 Februari 2088, tapi peraturan tersebut baru dapat diakses khalayak rame pada tanggal 02 Maret 2088, tidak ada pasal peralihan yang bersifat memberikan kesempatan penyesuaian, dan berakibat kepada berpengaruhnya proses pengadaan pada antara 02 Februari 2088 hingga 02 Maret 2088, maka ...
SelengkapnyaDokumentasi : Sosialisasi Internal Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia di UKPBJ Kab. Kutai Barat
6a58b1cb fdc6 4ca9 b7a1 b4842f4dd680
SelengkapnyaModel Dokumen Swakelola dan Dokumen Swakelola
Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah turut merubah pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola. Perubahan tersebut ...
SelengkapnyaPengadaan Luar Negeri dan Advance Procurement
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 64 berbunyi : (1)Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam ...
Selengkapnya