Menyusun Anggaran Biaya Terdapat dua metode yang cukup umum / paling dikenali dalam mengatur anggaran, dalam hal ini antara lain : 1. Memulai dari Nol Cara ini melakukan penyusunan anggaran dengan mengambil sudut pandang dari perkiraan yang dikembangkan dari asumsi berbasis permulaan yang dimulai dari apa yang menjadi biaya dan ...
Selengkapnya
WARNING : Setelah diterbitkannya PMDN 77/2020 maka PPK PBJP tidak dapat di delegasikan kewenangannya di PEMDA, WAJIB DI JABAT PA/KPA Artikel di bawah ini ditulis sebelum seluruh lampiran PMDN 77/2020 di publish. Sudah tidak relevan lagi. Mutlak di Pemda PPK dijabat oleh PA/KPA sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran PMDN 77/2020. Terima ...
Selengkapnya
Pasal 4 Perpres 16 tahun 2018 membahas Tujuan dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menjadi guidelines dari Pengadaan pada K/L/PD, kemudian Pasal 5 Perpres 16/2018 membahas Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang menjadi strategi agar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dan mencapai Tujuan. Mengapa pada Pasal 4 huruf a Perpres 16/2018 ...
Selengkapnya
Dalam artikel Informasi Dasar Identifikasi Kebutuhan telah disebutukan tahapan dari Informasi Dasar Identifikasi Kebutuhan adalah menjawab berbagai pertanyaan yang disebutkan dalam artikel tersebut, tahapan Informasi Dasar Kebutuhan itu sebenarnya bertujuan untuk : Menetapkan dan Mengumpulkan Fakta / Informasi Dalam menjawab informasi berdasarkan fakta diatas, tidak ada salahnya kita melihat penerapan ...
Selengkapnya
Artikel blog Pengadaan ini akan membahas Pengadaan Barang/Jasa dimulai dari Perencanaan, khususnya pada pasal 18 ayat (1) Perpres 16 tahun 2018 sebagai berikut : identifikasi kebutuhan penetapan jenis barang/jasa penetapan cara pengadaan jadwal, dan anggaran untuk memulai identifikasi kebutuhan, data/informasi yang krusial adalah sebagai berikut: pola belanja? Apa saja dan berapa ...
Selengkapnya
Pada Pasal 18 ayat (8) Hasil perencanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam RUP. Seluruh Perencanaan PBJP akhirnya masuk dan dapat dilihat di tautan : https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro Pelaku usaha selanjutnya akan memperhatikan paket pekerjaan yang bisa dilaksanakan dan hal ini akan menghindari kegagalahan proses pengadaan yang tidak ada ...
Selengkapnya
LKPP sampaikan realisasi belanja tidak sampai 50% dari SiRUP – KONTAN : https://nasional.kontan.co.id/news/lkpp-sampaikan-realisasi-belanja-tidak-sampai-50-dari-sirup Kira-kira, setelah membaca artikel berita diatas, poin kritis menurut saya : Sebelumnya total nilai belanja barang/jasa tahun 2020 sebesar Rp 1.027,1 triliun. Dari angka tersebut telah diumumkan melalui SiRUP sebesar Rp 853,8 triliun. Namun, harus kami laporkan ...
Selengkapnya
Tahapan Pengadaan di Pemerintah terbagi menjadi 3 garis besar yaitu : Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Kalau dibandingkan Sektor Swasta sebagai berikut : Perhatikan bila dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses besar diawal artikel bisa dirincikan lebih dalam lagi menjadi : Perencanaan Identifikasi Kebutuhan Penetapan Jenis Barang/Jasa yang dapat dilakukan terintegrasi Barang ...
Selengkapnya
Berkali-kali dalam blog ini saya mengutip Aspek “Tepat” yang menjadi empasis dari value for money Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat anda baca di artikel sebagai berikut : Aspek Value for Money dalam Barang/Jasa dan Balancing Optimalisasi Contoh Value For Money Studi Kasus : Pengadaan Barang Elektronik ...
Selengkapnya
Pasal 3 ayat (1) Perpres 16/2018 menyebutkan bahwa secara garis besar Pengadaan terbagi menjadi 4 kategori : Barang Jasa Lainnya Pekerjaan Konstruksi Jasa Konsultansi Pengadaan Barang intinya sesuatu yang berwujud namun bisa juga untuk sebuah benda tak berwujud, contoh lisensi software Anti Virus atau lisensi akun Virtual Conference adalah jenis ...
Selengkapnya