Perumusan kontrak adalah proses penting yang dimulai dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan antara para pihak. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kontrak menjadi pegangan dan tolak ukur untuk menjaga keseimbangan hubungan antara kedua belah pihak hingga penyelesaian sengketa. Berikut adalah tahapan perumusan kontrak yang perlu diperhatikan:
1. Persiapan Perancangan Kontrak
Tahap persiapan perancangan kontrak merupakan tahap awal sebelum kontrak dirancang dan disusun. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pihak meliputi:
- Identifikasi Para Pihak: Menentukan dan menetapkan identitas para pihak yang akan mengadakan kontrak. Identitas harus jelas dan para pihak harus memiliki kewenangan hukum untuk membuat kontrak sesuai dengan Pasal 1330 KUH Perdata. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para pihak memiliki otoritas penuh sebagai representatif dari perusahaan yang bonafit.
- Penelitian Awal Aspek Terkait: Kontrak harus menampung semua keinginan yang menjadi hakikat kontrak secara terperinci dan jelas. Penelitian ini mencakup aspek yuridis, ekonomi, dan alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait dengan isi kontrak, seperti unsur pembayaran, ganti rugi, dan perpajakan.
- Perundingan (Negosiasi): Negosiasi adalah tahap penting untuk menentukan objek dan substansi kontrak. Pada tahap ini, para pihak berupaya mencapai kesepakatan yang mencakup kondisi politik dalam negeri, sistem hukum, dan dampak sosial.
2. Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak
Tahap ini memerlukan ketelitian dan kejelian dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Penyusunan rancangan kontrak meliputi pembuatan naskah atau draf kontrak yang mencakup:
- Judul Kontrak: Menyatakan jenis dan tujuan kontrak.
- Pembukaan Kontrak: Menyebutkan latar belakang dan alasan pembuatan kontrak.
- Pihak-Pihak dalam Kontrak: Identifikasi para pihak yang terlibat.
- Resital: Pernyataan yang menjelaskan maksud dan tujuan kontrak.
- Substansi Kontrak: Bagian utama yang mencakup hak dan kewajiban para pihak.
- Penutup: Bagian akhir yang mencakup ketentuan penutup dan tanda tangan para pihak.
3. Penandatanganan Kontrak
Tahap ini terdiri dari dua sub-tahapan:
- Persiapan Penandatanganan Kontrak: Memastikan semua dokumen dan persyaratan telah dipenuhi sebelum penandatanganan.
- Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak: Proses penandatanganan oleh para pihak yang terlibat, yang menandakan kesepakatan dan komitmen untuk melaksanakan kontrak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
Kesimpulan
Perumusan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan mengikuti tahapan-tahapan yang telah dijelaskan, para pihak dapat memastikan bahwa kontrak yang dibuat akan efektif dalam menjaga keseimbangan hubungan, menghindari sengketa, dan mencapai tujuan proyek secara keseluruhan.