Menyusun HPS dari Kontrak Sejenis dengan Penyesuaian Inflasi
Dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, salah satu situasi yang cukup sering ditemui adalah ketika data harga pasar terkini tidak tersedia secara memadai, sementara pemerintah memiliki informasi kontrak terdahulu untuk barang yang sejenis. Dalam kondisi seperti ini, kontrak sejenis dapat menjadi salah satu sumber informasi harga, tetapi nilainya tidak seharusnya langsung digunakan begitu saja. Harga kontrak terdahulu perlu terlebih dahulu dianalisis, diuji kesebandingannya, lalu disesuaikan dengan perubahan tingkat harga dari waktu ke waktu.
Logika dasarnya adalah bahwa harga pada suatu kontrak di masa lalu merepresentasikan kondisi ekonomi pada saat kontrak tersebut terbentuk. Jika HPS disusun beberapa bulan kemudian, maka terdapat kemungkinan tingkat harga telah berubah. Karena itu, penyusun HPS perlu melakukan penyesuaian agar harga kontrak lama dapat diterjemahkan ke dalam posisi harga yang lebih relevan pada saat estimasi dilakukan.
Sebagai contoh ilustratif, misalkan sebuah instansi pada Oktober 2025 pernah membeli satu paket mesin pompa air sentrifugal industri beserta kelengkapannya dengan harga sebelum pajak sebesar Rp500.000.000. Pada September 2026, instansi membutuhkan paket pompa lain yang tidak identik, tetapi setelah dianalisis memiliki fungsi, kapasitas, karakteristik operasional, dan kelas penggunaan yang masih cukup sejenis untuk dijadikan pembanding. Harga kontrak Oktober 2025 tersebut dapat digunakan sebagai harga dasar atau H0, tetapi belum menjadi HPS.
Tahap pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa kontrak tersebut memang layak menjadi referensi. Kesebandingan tidak harus berarti barangnya sama persis, tetapi harus terdapat alasan teknis yang dapat dijelaskan. Penyusun HPS perlu memahami apakah fungsi utamanya sama, apakah kapasitasnya berada dalam kelas yang sebanding, apakah ruang lingkup pengadaannya serupa, apakah harga sudah mencakup instalasi atau layanan pendukung, dan apakah struktur kontraknya tidak berbeda secara material. Apabila perbedaannya terlalu besar, maka kontrak tersebut sebaiknya tidak digunakan sebagai satu-satunya acuan.
Setelah kontrak sejenis dianggap relevan, tahap berikutnya adalah mengidentifikasi periode harga dasar dan periode estimasi. Misalnya harga kontrak berada pada Oktober 2025, sementara posisi estimasi yang dianggap paling representatif adalah Juni 2026. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana menyesuaikan harga Oktober 2025 tersebut ke tingkat harga Juni 2026.
Pada titik ini, penggunaan inflasi perlu dilakukan secara hati-hati. Angka inflasi tahunan atau year-on-year tidak otomatis dapat langsung dipakai untuk menaikkan harga kontrak. Jika inflasi Juni 2026 secara year-on-year adalah 3,3 persen, angka tersebut pada dasarnya membandingkan tingkat harga Juni 2026 dengan Juni 2025. Sementara kontrak referensi berasal dari Oktober 2025. Periode pembandingnya tidak sama.
Karena itu, pendekatan yang lebih konsisten adalah menggunakan perubahan indeks harga pada dua titik waktu yang memang ingin dibandingkan. Misalnya digunakan Indeks Harga Konsumen nasional. Jika IHK Oktober 2025 adalah 110,00 dan IHK Juni 2026 adalah 112,75, maka faktor penyesuaiannya dapat dihitung dengan rumus F = IHKt / IHK0.
Dalam contoh tersebut, F = 112,75 / 110,00. Hasilnya adalah 1,025. Artinya, secara indeks, tingkat harga pada Juni 2026 berada sekitar 2,5 persen di atas posisi Oktober 2025.
Persentase kenaikan tersebut dapat dihitung lagi dengan rumus i = (F – 1) × 100 persen. Dengan F sebesar 1,025, maka kenaikan kumulatif antarperiode adalah sekitar 2,5 persen. Angka inilah yang secara logis lebih relevan untuk mengeskalasi harga kontrak Oktober 2025 ke posisi Juni 2026 dibandingkan langsung menggunakan inflasi year-on-year Juni.
Harga setelah penyesuaian kemudian dihitung dengan rumus H1 = H0 × F. Jika H0 adalah Rp500.000.000 dan F adalah 1,025, maka H1 menjadi Rp512.500.000. Nilai tersebut merupakan estimasi harga setelah memperhitungkan perubahan tingkat harga antarperiode berdasarkan indeks yang digunakan.
Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa hasil Rp512.500.000 tersebut bukan berarti harga pompa air yang sama di pasar pasti sebesar itu. Nilai tersebut adalah estimasi hasil penyesuaian statistik terhadap harga referensi. IHK digunakan sebagai alat bantu untuk menggeser harga dari satu periode ke periode lain, bukan sebagai bukti bahwa harga produk tertentu benar-benar naik persis 2,5 persen.
Setelah memperoleh harga setelah penyesuaian, barulah penyusun HPS dapat memperhitungkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, jika tarif pajak dilambangkan dengan t, maka nilai setelah pajak dapat dirumuskan sebagai HPS = H1 + (H1 × t). Karena H1 berasal dari H0 × F, rumus tersebut juga dapat ditulis sebagai HPS = (H0 × F) + (H0 × F × t).
Sebagai contoh ilustratif, jika nilai setelah penyesuaian sebesar Rp512.500.000 dan secara hipotetis digunakan tarif pajak 11 persen, maka pajaknya adalah Rp56.375.000. Dengan demikian nilai total setelah pajak menjadi Rp568.875.000. Angka ini hanya contoh untuk menjelaskan alur matematis, sedangkan tarif dan perlakuan pajak dalam pekerjaan nyata harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada transaksi yang bersangkutan.
Teknik ini pada dasarnya memiliki kekuatan karena penyusun HPS tidak menggunakan harga kontrak lama secara mentah. Penyesuaian dilakukan berdasarkan perubahan indeks pada periode yang relevan, dan seluruh proses dapat direkonstruksi serta dijelaskan kembali ketika dilakukan reviu atau pemeriksaan.
Namun teknik ini juga mempunyai keterbatasan. IHK merupakan indikator umum, bukan indeks khusus untuk setiap jenis barang. Harga pompa industri, misalnya, dapat bergerak berbeda dari tingkat inflasi umum karena dipengaruhi harga material, kurs, ongkos angkut, biaya energi, rantai pasok, merek, kapasitas mesin, dan kondisi pasar. Karena itu, hasil penyesuaian tetap membutuhkan professional judgement.
Dalam praktik, penyusun HPS juga perlu secara eksplisit membedakan antara fakta, asumsi, dan keputusan analitis. Fakta adalah harga kontrak terdahulu dan data indeks dari sumber resmi. Asumsi adalah anggapan bahwa kontrak tersebut cukup sejenis untuk digunakan sebagai pembanding dan bahwa perubahan indeks dapat dipakai sebagai proxy perubahan tingkat harga. Keputusan analitis adalah penggunaan faktor eskalasi berdasarkan perbandingan IHK dua periode.
Pemisahan ini penting agar penyusun HPS tidak memberikan kesan bahwa lembaga statistik menyatakan sesuatu yang sebenarnya merupakan kesimpulan internal penyusun HPS. Data statistik hanya memberi informasi tentang perkembangan indeks. Keputusan menggunakan indeks tersebut untuk menyesuaikan harga suatu barang adalah keputusan metodologis penyusun HPS.
Situasi lain yang perlu diperhatikan adalah ketika data terbaru belum tersedia sampai bulan penyusunan HPS. Dalam kondisi demikian, penyusun dapat menetapkan cut-off data pada periode terakhir yang tersedia, sepanjang alasan tersebut dijelaskan secara terbuka. Misalnya HPS disusun pada September 2026, tetapi data indeks yang digunakan baru tersedia sampai Juni 2026. Posisi Juni dapat dijadikan cut-off estimasi apabila penyusun mempunyai alasan yang memadai, tetapi harus dijelaskan bahwa hal tersebut merupakan asumsi penyusunan HPS, bukan pernyataan bahwa harga setelah Juni tidak berubah.
Kertas kerja HPS dengan pendekatan seperti ini seharusnya mampu menjawab satu pertanyaan utama: bagaimana harga kontrak lama diterjemahkan menjadi estimasi harga yang relevan pada periode sekarang? Jawabannya tidak cukup hanya dengan menyatakan bahwa harga dinaikkan sebesar inflasi. Penyusun perlu menunjukkan harga dasar, periode referensi, periode estimasi, indeks pada masing-masing periode, faktor penyesuaian, hasil penyesuaian, dan perlakuan pajaknya.
Karena itu, inti teknik ini bukan pada rumus yang rumit. Rumusnya justru sederhana. F = IHKt / IHK0. H1 = H0 × F. Kemudian pajak diperhitungkan sesuai perlakuannya. Nilai sebenarnya terletak pada ketepatan memilih kontrak pembanding, ketepatan menentukan periode, disiplin membedakan inflasi year-on-year dengan perubahan indeks antarperiode, serta keterbukaan dalam menjelaskan asumsi yang digunakan.
Pada akhirnya, penggunaan kontrak sejenis yang disesuaikan dengan inflasi dapat menjadi salah satu pendekatan yang rasional dalam penyusunan HPS ketika data pasar terkini terbatas. Teknik ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan seluruh bentuk survei pasar, tetapi untuk membangun estimasi yang lebih terukur daripada sekadar menggunakan harga lama secara langsung.
HPS yang baik bukan hanya angka yang terlihat wajar. HPS yang baik adalah angka yang mempunyai cerita logis di belakangnya. Kita tahu dari mana harga dasarnya berasal, mengapa sumber itu dipilih, bagaimana perubahan waktu diperhitungkan, asumsi apa yang digunakan, dan bagaimana akhirnya nilai estimasi dibentuk.
Itulah sebabnya, ketika menggunakan kontrak sejenis, pertanyaannya bukan sekadar, “berapa harga kontrak tahun lalu?”
Pertanyaan yang lebih tepat adalah, “berapa nilai ekonomis harga kontrak tersebut jika diterjemahkan ke posisi waktu yang relevan untuk HPS hari ini?”
Di situlah fungsi data inflasi dan indeks harga menjadi benar-benar berguna dalam penyusunan HPS.
Catatan: seluruh angka, periode, objek, dan contoh perhitungan dalam artikel ini merupakan ilustrasi yang sengaja dibuat berbeda dan tidak merepresentasikan dokumen HPS atau paket pengadaan tertentu. Penerapannya dalam pengadaan aktual tetap harus mempertimbangkan karakteristik objek pengadaan, kualitas data pembanding, kondisi pasar, ketentuan perpajakan, serta ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku.
