Pada pasal 20 ayat (2) huruf d Perpres PBJP : memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi. para ahli pengadaan kebanyakan terpaku pada sub-ayat diatas Padahal dalam proses pemaketan hal yang perlu dipikirkan adalah sebagai berikut : a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Pengadaan dengan menggunakan Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
Lembaga Penyelenggara Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi telah memiliki SK Penetapan dengan 13 Entitas yang dapat dilihat di : KMK No. HK.01.07-MENKES-32-2023 ttg Lembaga Penyelenggara Akreditasi Puskesmas, Klinik, Lab Kese-1 ditetapkan dalam SK tersebut : ...
SelengkapnyaInstrumen Pengendalian Kontrak
Instrumen Pengendalian Kontrak untuk Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sederhana dapat berupa : Program Mutu Daftar Simak Jadwal Pekerjaan Program Mutu berupa dokumen yang memuat apa yang akan dikerjakan oleh penyedia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kontrak Daftar Simak terkait dengan apa yang akan dikerjakan, harus dikerjakan, dan indikasi / syarat pemenuhannya ...
SelengkapnyaDaftar Simak itu adalah Checklist
Salah satu instrumen untuk pengendalian kontrak adalah membuat checklist atau di terjemahkan dalam bahasa Indonesianya adalah daftar simak kata “Simak” dari “Daftar Simak” bukanlah Sistem Informasi Manajemen, mungkin karena terlalu banyak aplikasi dengan akronim yang menyingkat Sistem Informasi sehinggga SIM pada kata “SIMAK” bisa disalahmaknai dengan sebuah aplikasi. ...
SelengkapnyaEstimasi TKDN deklarasi PPK/PPTK untuk mengisi aplikasi bukanlah TKDN
Peraturan untuk menghitung kandungan lokal itu jelas, ada peraturan terkaitnya…. prinsip nya mudah di hitung, yang perlu kita perhatikan disini : TKDN itu dihitung menggunakan peraturan tersebut, kemudian data dukung nya ada, lalu ada lembaga yang memverifikasi, kemudian hasil verifikasi tersebut di validasi Kementerian terkait dan terbitlah sertifikat TKDN, ...
SelengkapnyaPengarusutamaan Gender dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, ...
SelengkapnyaKatalog Elektronik dan Kecermatan Mendeteksi Potensi Fraud
Saat ini untuk menayangkan produk dalam etalase katalog amat mudah, kemudahan ini tujuannya untuk mempermudah pelaku usaha agar dapat menjadi mitra dari Pemerintah sebagai Penyedia Barang/Jasa. Namun ternyata dari kemudahan atas kehadiran sistem yang dibuat oleh Pemerintah ternyata ada saja pelaku usaha yang tidak berniat baik mendukung tujuan dan kebijakn ...
SelengkapnyaUKPBJ dan Perannya dalam P3DN
Apa peran nya? mari kita lihat tugas UKPBJ di tahap Pengadaan secara umum : Saat penganggaran tahun berikutnya dimulai, UKPBJ memberikan dukungan untuk membantu bagaimana pemaketan selaras dengan anggaran saat pemilihan penyedia UKPBJ mereviu persiapan pengadaan dari PPK untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pemilihan setelah dapat penyedia, PPK menjadi pengendali ...
SelengkapnyaStandar Honor Pembayaran Kegiatan Swakelola
Apakah ada aturan standar honor/gaji tenaga ahli untuk tim swakelola ? Secara aturan di Perpres PBJP (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) bahwa : Kalau aturan untuk pengusulan standar nya diatur di Pasal 24 Perpres PBJP…. Karena sifatnya “mengusulkan” maka penyusunan nilai nya sepertinya memang berdasarkan telaah keahlian. Tidak ada ...
SelengkapnyaPelaksanaan Kontrak, apa saja tahapannya?
Kontrak tidak berjalan dengan baik karena umumnya kurang pemahaman bahwa setelah tanda tangan segalanya akan baik saja. Kita belum berbicara soal kompetensi berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis ya, karena dengan lulus Sertifikasi PBJ Level-1 seharusnya dipahami bahwa tahapan Pelaksanaan Kontrak adalah : penetapan SPPBJ Penandatanganan kontrak Pemberian / tidaknya uang muka ...
Selengkapnya