PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Orientasi Pemaketan Para Ahli Pengadaan dalam melakukan proses Pemaketan Barang/Jasa perlu memperhatikan orientasi dan menyeimbangkan dengan baik orientasi tersebut sehingga ketentuan larangan dalam pemaketan dapat terhindari. Apa saja Orientasi Pemaketan tersebut ? mari kita simak : keluaran atau hasil; volume barang/jasa; ketersediaan barang/jasa; kemampuan Pelaku Usaha;dan/atau ketersediaan anggaran belanja. Orientasi ...

Ahli Pengadaan dalam proses pemilihan penyedia secara e-Purchasing memiliki peran strategis. Definisi e-Purchasing pada Perpres Pengadaan adalah : Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut Epurchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021 Pasal 1 angka 35) Sama-sama E-Purchasing, Katalog Elektronik dan ...

Perpres merupakan produk hukum yang merupakan penjabaran teknis untuk melaksanakan Undang-Undang. Pada dasarnya ada UU Keuangan Negara yaitu UU17/2003, lalu ada UU Perbendaharaan Negara yaitu UU 1/2004. Ada Keuangan Negara, ada Perbendaharaan Negara, kedua UU itu pada dasarnya adalah mengatur tata pengelolaan. Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, pada prinsipnya berkaitan ...

Bagaimana Barang/Jasa di produksi? hal ini yang menjadi dasar dari manajemen rantai pasok, pada prinsipnya setiap organisasi berupaya agar operasionalnya lancar, kelancaran organisasi dan operasionalnya ini sebagian besar di dukung oleh pasokan atas pemenuhan kebutuhan barang/jasa, dengan demikian ide/gagasannya adalah keamanan pasokan, untuk mendapatkan keamanan pasokan, maka diperlukan pemahaman untuk ...

Dengan banyaknya Peraturan, saat ini ahli pengadaan lebih berkutat pada Peraturan alih-alih optimasi. Seringkali pertanyaan berkaitan pemaketan, atau berkaitan dengan metode pemilihan…. Ahli Pengadaan seringkali mendapat pertanyaan dari Pelaku Pengadaan lain seperti kapan tidak menggunakan tender dan kapan menggunakan katalog? Padahal ada pekerjaan besar Ahli Pengadaan yang perlu dipikirkan, antara ...

Manajemen Rantai Pasok atau Supply Chain Management (SCM) adalah sebuah tata kelola yang di dalamnya mengandung unsur Pengadaan (Procurement), procurement dan SCM pada prinsipnya bila dilaksanakan dengan optimal akan memberikan nilai tambah, berikut adalah peran dari Procurement dalam SCM : 1, Memberi Nilai Tambah saat ini sebuah organisasi akan menjadi ...

Para Pelaku Pengadaan menurut Pasal 8 Perpres PBJP adalah : PA KPA PPK Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Penyelenggara Swakelola Penyedia Beberapa peran diatas walau di dominasi oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (ASN baik dari PNS maupun PPPK) dapat dijabat juga dari non-PNS dengan berbagai peran seperti Probity Advisor, Pemberi Keterangan ...

Surat edaran yang dimaksud di judul merupakan wujud respon atas kemungkinan antisipasi dan keadaan darurat pada hewan ternak. hewan ternak merupakan bagian dari ketahanan pangan, maka keadaan ini perlu disikapi dengan serius oleh pemerintah. Surat edaran bisa diunduh di : Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2022_2045_1   Mekanisme ...

Saya sebagai probity advisor pernah mendampingi salah satu pemda untuk tender pengadaan ambulance…. Tidak sulit karena standar sudah ada dan alat yang dibutuhkan dapat di integrasikan ke Spesifikasi. Namun menurut saya akan lebih mudah bila ada ambulance standar dan K/L/Pemda cukup membeli kebutuhan yang diperlukan dengan kontrak terpisah.   Saat ...

Beberapa rekan berkonsultasi berkaitan dengan pendaftaran Akun PPK yang mensyaratkan pilihan sebagai berikut :     pada dasarnya PPK memang wajib bersertifikat, namun ada pilihan FKTP, FKTP digunakan bagi Faskes yang menggunakan dana kapitasi JKN yang mewajibkan pembelian obat formularium nasional melalui katalog, termasuk Faskes swasta, dalam case tersebut non ...