PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Potensi permasalahan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa dapat terjadi pada saat proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa maupun pada saat pelaksanaan kontrak pengadaan, terdapat beberapa cara untuk memitigasi risiko pelaksanaan kontrak, dalam hal melaksanakan prinsip Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, adil, terbuka, transparan, dan bersaing. , Salah satu permasalahan yang ...

Penyusunan aturan PBJ Badan Layanan Umum Daerah BLUD, tidak dilaksanakan karena suka-suka atau mengintip BLUD lain, di dalamnya seharusnya ada analisis belanja dan alasan teknis yang mendukung dan menjustifikasi urgensi pemenuhan kebutuhan fleksibilitas dari operasional BLUD, supaya peraturan yang akan dibuat itu bisa mengatasi permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ...

Pelaksanaan Swakelola Tipe I dimungkinkan menggunakan tenaga ahli/terampil/pendukung…. dalam hal Tenaga tersebut bukan tenaga dari unsur ASN atau belanja pengadaan jasa maka dianggarkan sebagai pengadaan melalui penyedia…. , Bentuknya dapat berupa Pengadaan Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi Perorangan, kontekstual dengan durasi kegiatan swakelola, kontrak nya tidak dalam durasi melebihi kegiatan ...

        Pengadaan laptop melalui ePurchasing, merek BBB dengan tipe XXX yang datang merek BBB dengan tipe XXXZ dan carying case, tipe XXXZ lebih tinggi, harga sama, jumlah sesuai. Yang harus dilakukan PPK : a.       Menolak, hasil ePurchasing adalah merek BBB dan tipe XXX, kontrak berupa surat pesanan adalah laptop ...

        Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta per unit, kebutuhan organisasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 6 unit laptop. Total 60 jt. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung, PPK sebaiknya  melakukan : , a.       Survey harga pasaran, ditemukan harga pasaran berkisar 14 ...

     Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta / unit. Total 60 jt.  Pada saat pengadaan di ePurchasing dijadikan 4 unit dengan total yang sama (60 jt), karena terdapat penyedia katalog yang dapat melaksanakan atas spek yang dibutuhkan,sikap PPK pada kontrak ini : a.       Tetap memesan ...

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ...

Perlukah jaminan penawaran bagi calon penyedia dalam mengikuti e-tendering (lelang elektronik dan seleksi elektronik) ? Pasal 109 ayat (7) huruf a  Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur “dalam pelaksanaan Etendering dilakukan dengan ketentuan tidak ...