Pelaksanaan Swakelola Tipe I dimungkinkan menggunakan tenaga ahli/terampil/pendukung…. dalam hal Tenaga tersebut bukan tenaga dari unsur ASN atau belanja pengadaan jasa maka dianggarkan sebagai pengadaan melalui penyedia…. , Bentuknya dapat berupa Pengadaan Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi Perorangan, kontekstual dengan durasi kegiatan swakelola, kontrak nya tidak dalam durasi melebihi kegiatan ...
SelengkapnyaPENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Memaknai Kontrak Katalog dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Surat Pesananan sebagai wujud Kontrak melalui Aplikasi E-Katalog
Pengadaan laptop melalui ePurchasing, merek BBB dengan tipe XXX yang datang merek BBB dengan tipe XXXZ dan carying case, tipe XXXZ lebih tinggi, harga sama, jumlah sesuai. Yang harus dilakukan PPK : a. Menolak, hasil ePurchasing adalah merek BBB dan tipe XXX, kontrak berupa surat pesanan adalah laptop ...
SelengkapnyaImplementasi Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Proses Pengadaan Langsung
Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta per unit, kebutuhan organisasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 6 unit laptop. Total 60 jt. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung, PPK sebaiknya melakukan : , a. Survey harga pasaran, ditemukan harga pasaran berkisar 14 ...
SelengkapnyaKebutuhan vs Keinginan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta / unit. Total 60 jt. Pada saat pengadaan di ePurchasing dijadikan 4 unit dengan total yang sama (60 jt), karena terdapat penyedia katalog yang dapat melaksanakan atas spek yang dibutuhkan,sikap PPK pada kontrak ini : a. Tetap memesan ...
SelengkapnyaSengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ...
SelengkapnyaTELAAHAN ASPEK HUKUM TERKAIT JAMINAN PENAWARAN SEBAGAI PERSYARATAN PEMASUKAN PENAWARAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI
Perlukah jaminan penawaran bagi calon penyedia dalam mengikuti e-tendering (lelang elektronik dan seleksi elektronik) ? Pasal 109 ayat (7) huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur “dalam pelaksanaan Etendering dilakukan dengan ketentuan tidak ...
Selengkapnya