PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Pendahuluan Pada Pasal 65 ayat (4) diatur bahwa Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil. Jasa Konsultansi? Pasal 1 angka 30 menjelaskan ...

Mari Mengingat Kembali Masa sebelum e-Procurement Hadir e-Procurement memang tidak terbatas pada proses pemilihan penyedia saja, memang proses pemilihan penyedia adalah bagian dari e-Procurement yang fungsilnya adalah simplifikasi proses pengadaan. Berikut adalah Tahapan Pembukaan Penawaran Secara Manual : Menyiapkan Daftar Hadir Peserta Saat Pemasukan Penawaran Mengumpulkan dokumen penawaran dari kotak ...

Tujuan Pengadaan Keberpihakan pada UMKM disebutkan dalam Pasal 4 huruf c sebagai salah satu tujuan meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; Kebijakan Kemudian dalam Pasal 5 huruf g sebagai kebijakan memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; Pelaksanaan Keberpihakan terhadap pelaku UMKM diatur ...

Karena sifat Pengadaan Dinamis maka Peraturan nya akan selalu berubah sebagai bentuk respon atas perubahan yang terjadi di dunia usaha dan spesifiknya di dunia pengadaan. Mengapa Berubah? Perubahan besaran Belanja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang sudah tidak sama dengan 10 tahun silam, dari tahun 2008 Sistem Pengadaan Secara Elektronik, telah jauh berbeda, ...

Peringatan! Contoh pada artikel ini bukan bermaksud mendiskreditkan sebuah profesi, namun lebih untuk membuka pemikiran bahwa apakah benar di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah keuntungan yang wajar dibatasi. Contoh Praktik yang digunakan Usaha yang digunakan disini sebagai contoh analogi adalah Tambal Ban sebagai contoh, modal diluar peralatan dalam hal ini barang habis ...

Strategi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, Strategi berarti : n ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai n ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai betul ...

Bayangkan Jika semua aktivitas berikut ini terhenti karena ketiadaan sumber daya pengadaan. Apa yang akan terjadi? Khususnya berkaitan dengan Pembangunan secara komprehensif. Baca Juga Artikel terkait dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ...

Pengantar Salah satu empasis dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Penguatan Kelembagaan Pengadaan, penguatan kelembagaan di era ini menjadi identik dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengintegrasikan proses Pengadaan yang terdiri dari tahap : Perencanaan Persiapan Pelaksanaan secara terintegrasi dengan Proses Keuangan, salah satu Kementerian ...

Keadaan Kahar Dikenal juga sebagai Force Majeure atau keadaan kahar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai : “suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban ...

Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah Meliputi : Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan PjPHP/PPHP Hendaknya memiliki kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dikenal sebagai Perpres 16 tahun 2018. Baca ...