PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah, Ternyata Tidak Bertentangan walau TIPIKOR

Berdasarkan artikel sebelumnya : https://christiangamas.net/perlindungan-hukum-bagi-pelaku-pengadaan-di-pemerintah-daerah/ Saya menuliskan bahwa bagaimana Perlindungan Hukum di tengah masyarakat Indonesia yang senang memidanakan itu diperlukan untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah namun dipaksakan bersalah, terdapat potensi tersebut walaupun ada ucapan kalau tidak salah kenapa harus risih, kita tetap perlu melindungi dan hal tersebut sudah ...

Selengkapnya

Alokasi Pos Belanja Barang/Jasa dalam Penganggaran Pemerintah

Alokasi Pos Belanja Barang Jasa Dalam Penganggaran Pemerintah

Pengantar Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang otomatis merupakan Pejabat Struktural pada sebuah Pemerintah Daerah, saya sering kali heran dengan ucapan para rekan sejawat saya yang menyatakan dengan anggaran yang kecil kita bisa berbuat apa untuk menunjang kinerja organisasi Pemerintah? Saya tidak sepenuhnya sependapat untuk hal ini karena kebetulan saya ...

Selengkapnya

Moderenisasi dan Perbaikan Berkelanjutan Ekosistim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kematangan Ukpbj

Pengantar Dengan melihat profesi saat ini yang tidak terpikirkan satu atau dua dekade lalu, bisakah kita menganggap Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagai profesi, sebagaimana yang telah saya tuliskan pada artikel berikut ini :Pengadaan sebagai Profesi, apakah kita kelak akan tetap relevan? ataukah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara kognitif oleh ...

Selengkapnya

Keberpihakan Pada UMKM tidak sama dengan Memanjakan UMKM

Boiling Frog Syndrome

Pada artikel ini saya telah membahas tentang UMKM yang perlu didukung berdasarkan Tujuan dan Kebijakan Perpres 16 tahun 2018 : https://christiangamas.net/keberpihakan-kepada-umkm-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Tapi berpihak pada UMKM bukan lantas memanjakan, UMKM yang menjadi Penyedia tetap perlu di lakukan Pengelolaan Kontrak berdasarkan Pasal 17 Perpres 16 tahun 2018 yang berbunyi isian sebagai berikut ...

Selengkapnya

Melakukan Standarisasi Jasa Kebersihan Kontrak Payung Bersyarat

kontrak payung bersyarat

Ingat definisi Kontrak Payung Bersyarat adalah Kontrak Harga Satuan untuk Harga Satuan Tetap dengan Waktu Pemesanan yang belum diketahui, proses Tender Kontrak Payung dapat dilaksanakan dengan  menggunakan kemampuan minimum agar pelaku usaha tertarik, namun sebisa mungkin Harga Satuan tersebut dapat di standarkan untuk dapat diaplikasikan di seluruh Perangkat Daerah! Bentuk ...

Selengkapnya

Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan dalam hal kriteria pada Pemilihan Penyedia

perselisihan Pokmil PP dan PPK

Pada Pasal 25 Perpres 16/2018 Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan proses Persiapan Pengadaan Barang/Jasa menyusun dokumen persiapan Pengadaan, dari proses ini sudah bisa memiliki gambaran seperti apa Penyedia yang diperlukan, khususnya bila memperhatikan orientasi dalam Pemaketan. Sehingga persyaratan yang harus dipenuhi Penyedia dapat diusulkan kepada Pejabat Pengadaan maupun Pelaksana dalam ...

Selengkapnya

Pemerintah Bukan Badan Privat (Swasta) dan Bukan Penjajah

Dd867ef1 27d7 408e Bd29 De9a8aebac91

Pendahuluan Pancasila sudah jelas BERBUNYI : Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Hakikatnya Indonesia memiliki cita-cita berupa keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, dan dibentuk lah suatu pemerintah ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?