Masih seputar tentang UU HPP yang berdampak kenaikan PPN 11% per April 2022 Lanjutan dari artikel : Pemberlakuan UU HPP dan PPN 11% Mandar Trisno Hadisaputra: biasanya peraturan ada masa transisi pemberlakuan. mestinya ada PMK atau PP yg menyebutkan, utk kontrak2 yg di-ttd sebelum UU HPP maka masih menggunakan tarif ...

Selamat malam Pak C. Mohon pencerahannya terkait kenaikan ppn yg rencananya mulai berlaku 1 april nanti, terhadap HPS yg akan kita susun gimana ya?😁🙏 Jawaban saya : Kalau pembayaran kontrak dipastikan melewati 1 april 2021, maka susunlah HPS dengan PPN 11% logika nya UU HPP terbit di 2021 Pemberlakuan pajak ...

Slide Paparan : Konsolidasi pengadaan jasa kebersihan menggunakan strategi kontrak payung Alternatif Unduh  Seluruh Dokumen Pelaksanaan : 1. Inisiasi 2. Persiapan 3. Instrumen Tender Cepat 4. Selesai Tender Cepat 5. Kontrak Payung dan Edaran

PBJP di Indonesia pada Jasa membagi jadi dua, konsultasi dan jasa lainnya.   Best practices nya di dunia internasional tidak dibedakan   ada beberapa alasan, jasa yang sifatnya keterampilan mungkin tidak perlu tingkat layanan disusun seperti jasa konsultansi   hanya saja bila identifikasi kurang pas, jadinya identitas nya ngga kuat ...

Masih terkait artikel : Siapakah yang berkewenangan menentukan pemilihan peggunaan klasifikasi SBU Badan Usaha untuk pemilihan penyedia? Pada dasarnya kriteria baik dalam bentuk Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia/Klasifikasi lainnya semacam SBU sudah ditentukan sejak awal untuk menakar kemampuan Pelaku Usaha yang memang mampu. Jadi bukan ujug-ujug muncul dari Pokmil. Petunjuk Teknis ...

Klik Tulisan ini untuk unduh Form Perencanaan Pengadaan SIRUP

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (PermenPANRB 17/2021) mengatur pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan Penyetaraan Jabatan dari Pejabat Sttrktural menjadi Pejabat Fungsional. Saya termasuk orang yang dilantik dari 143.115 Pejabat Struktural Pemda Dilantik Jadi Fungsional, ...

Yth Sobat Kredibel, Sahabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Seluruh Indonesia Edisi ke-24 NGOPI “Ngobrol Pengalaman bersama IFPI” akan dilaksanakan pada 18 Januari 2022 Pukul 19.00 – 20.30 WIB mengambil tema Konsolidasi Jasa Kebersihan menggunakan Strategi Kontrak Payung dengan Narasumber Christian Gamas, ST.MM (UKPBJ Kutai Barat Prov Kaltim) dan Moderator ...

Perhatikan ayat (3) Pasal 18 Perpres 12/2021 bunyinya : Perencanaan Pengadaan yang dananya bersumber dari APBD dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kapan hal ini terlaksana? Bila memperhatikan isi ...

Pasal 18 ayat (7) Perpres PBJP menentukan cakupan perencanaan Pengadaan melalui penyedia adalah pada : a. penyusunanspesifikasiteknis/KAK; b. penyusunanperkiraanbiaya/RAB; c. pemaketan Pengadaan Barang/Jasa; d. KonsolidasiPengadaanBarang/Jasa;dan e. penyusunanbiayapendukung Kebanyakan yang terjadi di lapangan lebih kepada perkiraan biaya keluaran akhir, tidak jelas spesifikasi/KAK, dan lain-lain. Bagaimana bila mau membahas hal ini sejak ...