Pada sebuah Kelurahan X sebagai KPA Lurah Kelurahan X mengelola anggaran Pengadaan Langsung pembangunan drainase sebilai Rp190 juta, bagaimana proses pengadaannya? Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dapat dengan Kontrak pada Penyedia atau Pelaksana Swakelola. Bila dilaksanakan dengan Penyedia, maka persiapan dokumennya adalah : Spesifikasi Teknis; Harga Perkiraan Sendiri; Rancangan Kontrak Kemudian berlanjut ...
SelengkapnyaChristian
Pentingnya Klarifikasi Tertulis atas Jaminan yang diserahkan oleh Penyedia/Pelaku Usaha
Pada dasarnya Jaminan digunakan untuk menjamin bahwa Pelaku Usaha pada saat proses pemilihan penyedia maupun Penyedia tidak membuat ulah yang menimbulkan hambatan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, ruang lingkup cakupannya : bagi Proses Pemilihan Penyedia yang mempersyaratkan (misal tender) maka Penyedia tidak asal menawar dan mendadak mengundurkan diri, apalagi mengundurkan dirinya ...
SelengkapnyaPekerjaan Kompleks di Pengadaan Barang/Jasa
Pekerjaan Kompleks pendefinisiannya memang cenderung kepada Pekerjaan Konstruksi, padahal tidak selalu pekerjaan kompleks itu di dominasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang dalam proses pelaksanaan kontrak menggunakan peralatan berteknologi tinggi juga termasuk dalam jenis pekerjaan kompleks. Kata kunci nya adalah “menggunakan”, jadi membeli Peralatan Berteknologi tinggi tidak selalu ...
SelengkapnyaPerencanaan Pengadaan Pemerintah dan Klasifikasi Pelaku Usaha Diselaraskan Dengan Paket Pengadaan bagi UMK-Koperasi
Melanjutkan materi dari artikel : https://christiangamas.net/perencanaan-pengadaan-pemerintah-dan-klasifikasi-pelaku-usaha/ Sebagaimana kita ketahui bersama untuk segmentasi bagi PelakuUsaha Kecil di Pengadaan Pemerintah adalah paling banyak di Rp15 Milyar. maka melanjutkan contoh dari artikel Perencanaan Pengadaan Pemerintah dan Klasifikasi Pelaku Usaha – Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa (christiangamas.net) Bila di Pemda X ada anggaran pengadaan ...
SelengkapnyaPerencanaan Pengadaan Pemerintah dan Klasifikasi Pelaku Usaha
Artikel ini berupaya untuk menjelaskan tentang : Perencanaan Pengadaan Pemerintah dan Klasifikasi Pelaku Usaha Kepada Siapa Artikel ini ditujukan? Pelaku Pengadaan Pemerintah yang menyusun dan menetapkan Rencana Umum Pengadaan Siapa yang menyusun Perencanaan Pengadaan? Pejabat Pembuat Komitmen Siapa yang menetapkan Perencanaan Pengadaan? Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Kapan Perencanaan ...
SelengkapnyaProfesi Pengadaan dan Kelembagaan sebagai Unit Kerja Paling Bisa Jek !!!
Profesi yang profesional itu selain diakui kompeten yang dilihat dari terpenuhi dan bermanfaatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja, juga memiliki pilar lain agar dapat sustain…. dilindungi, disejahterakan, dan jenjang karir…. Bila keempat pilar tersebut memang hadir, maka seharusnya tidaklah sulit memperoleh pemenuhannya. Fungsional PPBJ memang telah memiliki skema pengakuan kompetensi ...
SelengkapnyaPelatihan PBJP Level I menjadi langkah penting dalam peningkatan tata kelola pengadaan di Pemerintah Daerah
Sumber artikel Pelatihan PBJP Level I menjadi langkah penting dalam peningkatan tata kelola pengadaan di Pemerintah Daerah : https://inspektorat.kukarkab.go.id/pelatihan-pbj-level-i-menjadi-langkah-penting-dalam-peningkatan-tata-kelola-pengadaan-di-pemerintah-daerah/ ——- Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengadakan Pelatihan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Level I bekerjasama dengan IAPI yang diikuti sebanyak 25 ...
SelengkapnyaApa kabarnya sarana prasarana medis penanganan Covid-19 ?
Apa kabarnya sarana prasarana medis penanganan Covid-19 hasil pengadaan keadaan darurat? Sebagai negara yang cenderung mudah lupa, tentunya tidaklah keliru bila saya membahas sedikit tentang hasil-hasil pengadaan yang dilaksanakan dengan metode pengadaan khusus, spesifiknya pada Pengadaan dalam penanganan keadaan darurat, yang dilaksanakan selama keadaan darurat pandemi Covid-19. ...
SelengkapnyaMateri Workshop DPW IFPI Sulawesi Selatan di Makassar tanggal 13 Juli 2023
Dapat di unduh di : 1. Penjelasan Kebijakan E-Purchasing Terbaru 2. Mitigasi Risiko dalam Penyusunan Spesifikasi Teknis pada E-Purchasing 3. Mitigasi Risiko kontrak E-Purchasing 4. Negosiasi dalam e-Purchasing Semoga bermanfaat.
SelengkapnyaPPPK Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Ada isu jikalau PPPK Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa tidak bisa menjadi pelaku pengadaan, khususnya pokja dan pejabat pengadaan, apakah itu benar ? Jawab : Mari kita perhatikan definisi dalam ketentuan umum pada Pasal 1, yaitu : Pasal 1 angka 18 Perpres 16/2018 : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat ...
Selengkapnya