Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Keadaan Darurat mengatur relaksasi prosedur untuk memperoleh sebuah barang/jasa dalam keadaan yang memerlukan penanganan cepat dan tanggap berkaitan dengan kebutuhan publik saat masa darurat ditetapkan. Sebut saja ...
SelengkapnyaChristian
Belajar Mandiri
Dalam definisi sehari-hari secara pribadi, belajar mandiri adalah proses untuk melaksanakan pengembangan diri tanpa disuruh orang lain dan murni kesadaran diri sendiri, adapun definisi pribadi ini belum tentu akurat, terutama mempertimbangkan keterbatasan pribadi dalam mendefinisikan sesuatu, oleh karena itu dilakukan beberapa penelaahan melalui sumber-sumber dari luar sebagai berikut : Menurut ...
SelengkapnyaPeralihan Hak atas Tanah
apakah UUPA mengatur peralihan hak atas tanah? Prolog Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan berkaitan dengan peralihan Hak atas Tanah diatur dalam Pasal-pasal pada UUPA meliputi Pasal 20, 28, 35, dan 43 dan berhubungan dengan Peralihan Hak atas tanah juga menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah ...
SelengkapnyaPembentukan Harga Nintendo Switch, sebuah analogi pembentukan harga di Masa Pandemik Covid-19
Salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang digagas oleh Philip Kotler adalah Harga (Price). Kotler mengungkapkan bahwa harga merupakan bagian dari elemen bauran pemasaran yang dikenal dengan istilah empat P meliputi Price, Product, Place, dan Promotion. Harga bagi suatu usaha / badan usaha menghasilkan pendapatan, namun unsur-unsur bauran ...
SelengkapnyaCara Pengadaan, Swakelola dan Penyedia, Sudah pakai istilah yang tepat? bagaimana Optimasinya?
Yang terjadi dipelaksanaan, proses Pengadaan dan Swakelola sering kali dimaknai berbeda dengan regulasi, padahal Swakelola merupakan istilah “teknis” dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Definisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh ...
SelengkapnyaPeraturan Perundang-Undangan terkait Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : UU No 2 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi : PP Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014 Tentang Perubahan Peraturan ...
SelengkapnyaWanprestasi pada Hukum Perdata
Secara mendasar bagaimana kondisi wanprestasi sehingga dapat / bisa terjadi dan berlanjut di sengketakan dalam sebuah kontrak/perikatan? Prolog Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ...
SelengkapnyaDinamika Kebudayaan – Statis atau Dinamis atau Kekal?
Pengantar Artikel kali ini secara argumentatif disertai contoh konkrit mencoba menjelaskan apakah kebudayaan itu pasti berubah (dinamis), tetap (statis), atau kekal? Dengan demikian mari melihat dari sifatnya “Kebudayaan” apakah bisa berubah, atau tidak mungkin berubah? Kebudayaan dalam pengertian sempit seringkali diartikan sebagai adat tradisi atau kebiasaan sehingga seringkali dicontohkan dengan ...
SelengkapnyaSelamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=vsBzmijkFIM[/embedyt]
SelengkapnyaGrasi Presiden Republik Indonesia ditinjau dari Perspektif Tata Usaha Negara
Pendahuluan Menurut UU No. 22/2002 dan UU No. 5/2010, Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi adalah salah satu dari empat hak istimewa yang dimiliki Presiden Indonesia. Karena sifat alamiah Grasi yang memberikan “pengampunan” dan “pemaafan” diberikan kepada terpidana ...
Selengkapnya