Konsolidasi dari sisi pemilihan penyedia tidak harus dilakukan sejak pada saat anggaran disusun (tatanan pada PA/KPA), bisa jadi terdapat konsolidasi yang dilakukan berdasarkan program dan kegiatan yang berbeda sehingga dokumen anggarannya terpisah, namun tetap bisa dilakukan pengurangan beban kerja proses pemilihan pada Kelompok kerja Pemilihan. Jadi jangan dipandang selalu Konsolidasi ...

Salah satu pelatihan jarak jauh secara virtual / Virtual Training yang saya ikuti adalah Virtual Training Permasalahan Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Era Covid-19 dan Damapk Hukumnya yang diselenggarakan KM$Partners, Jumly School Law and Government, dan IAPI. Silahkan mendaftar melalui tautan http://bit.ly/contractpbj Disclaimer : kami bukan penyelenggara, informasi ini ...

Masih bersumber dari buku yang karena keterbatasan waktu saya tak kunjung habis saya baca, yaitu : Excellence in Public Sector Procurement: How to control costs and add value, Sumber risiko dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah adalah sebagaimana kutipan berikut ini : “The sources of risk can be as follows: • ...

Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Dalam proses pembelajaran menyeluruh kita semua sepakat proses belajar akan lebih menyeluruh jika memiliki beberapa sumber, berikut ini adalah Blog berkualitas yang dapat digunakan sebagai referensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran kita semua. Silahkan menuju pada tautan sebagai berikut untuk mengakses Blog Rudi Suhendra : https://rudisuhendra.wordpress.com/

Pertanyaan dan diskusi selama proses Sharing Session Legalitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Timur tanggal 10 Juni 2020 pukul 13:00 s.d 15:00 Pertanyaan dari Bpk. Tedi Lesmana (Kementerian Keuangan) dalam proses Tender/Seleksi bagaimana dengan Nomor Induk Berusaha yang tidak berlaku efektif? ...

Dalam kondisi terdapat  salah satu kasus pidana dimana seorang anak yang masih di bawah umur disidang di pengadilan dewasa. Jika dikaitkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP bagaimana kasus tersebut seharusnya dipandang? Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa / ...

Telah kita ketahui Bersama bahwa focal point dari pengadaan barang jasa pemerintah adalah tidak sekedar mendapat kan barang jasa yang berkualitas tinggi dengan harga optimal semata, ada yang perlu diperhatikan meliputi : 1. Kepatuhan pada peraturan hukum perundang-undangan dan peraturan peraturan 2. Persepsi publik terhadap perilaku etis tidak etis 3. ...

Telah kita ketahui Bersama bahwa focal point dari pengadaan barang jasa pemerintah adalah tidak sekedar mendapat kan barang jasa yang berkualitas tinggi dengan harga optimal semata, ada yang perlu diperhatikan meliputi : 1. Kepatuhan pada peraturan hukum perundang-undangan dan peraturan peraturan 2. Persepsi publik terhadap perilaku etis tidak etis 3. ...

Dalam peralihan/pengalihan hak milik terjadi peralihan dan perolehan tanah antar pihak melalui peristiwa hukum dari orang/pribadi satu ke orang / pribadi lainnya. Sebagai peristiwa hukum, maka apa saja sih Peraturan Hukum terkait yang mengatur? Sebelum masuk ke artikel ini, ada baiknya menyimak dahulu tulisan saya sebelumnya yang membahas tentang UU ...