Pelaksanaan Swakelola Tipe I dimungkinkan menggunakan tenaga ahli/terampil/pendukung…. dalam hal Tenaga tersebut bukan tenaga dari unsur ASN atau belanja pengadaan jasa maka dianggarkan sebagai pengadaan melalui penyedia…. , Bentuknya dapat berupa Pengadaan Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi Perorangan, kontekstual dengan durasi kegiatan swakelola, kontrak nya tidak dalam durasi melebihi kegiatan ...
SelengkapnyaChristian
Memaknai Kontrak Katalog dan Mitigasi Risiko Pelaksanaan Surat Pesananan sebagai wujud Kontrak melalui Aplikasi E-Katalog
Pengadaan laptop melalui ePurchasing, merek BBB dengan tipe XXX yang datang merek BBB dengan tipe XXXZ dan carying case, tipe XXXZ lebih tinggi, harga sama, jumlah sesuai. Yang harus dilakukan PPK : a. Menolak, hasil ePurchasing adalah merek BBB dan tipe XXX, kontrak berupa surat pesanan adalah laptop ...
SelengkapnyaImplementasi Etika Pengadaan Barang/Jasa pada Proses Pengadaan Langsung
Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta per unit, kebutuhan organisasi dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah sebanyak 6 unit laptop. Total 60 jt. Metode pemilihan adalah pengadaan langsung, PPK sebaiknya melakukan : , a. Survey harga pasaran, ditemukan harga pasaran berkisar 14 ...
SelengkapnyaKebutuhan vs Keinginan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah
Dalam DPA ada pengadaan Laptop 3 unit dengan harga 20 juta / unit. Total 60 jt. Pada saat pengadaan di ePurchasing dijadikan 4 unit dengan total yang sama (60 jt), karena terdapat penyedia katalog yang dapat melaksanakan atas spek yang dibutuhkan,sikap PPK pada kontrak ini : a. Tetap memesan ...
SelengkapnyaSejarah Pemberlakuan Konstitusi Republik Indonesia
Jimly Asshidiqi mengemukakan bahwa istilah konstitusi pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa latin “constitutio” yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan ...
SelengkapnyaKetenagakerjaan dan eksploitasi anak-anak
Perlindungan anak dalam sektor ketenagakerjaan di Republik Indonesia tidak terlepas dari keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak (UU35/2014), dimana disebutkan dalam Pasal 76I berbunyi “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ekspoitasi secara ekonomi ...
SelengkapnyaHukum Ketenagakerjaan dan model empat sektor Steve Wadell
Sebagaimana peran dan hubungan antara masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan bisnis pada umumnya disetiap negara, di indonesia juga berlaku model empat sektor dalam lingkungan alamiah. Model lingkungan alamiah ini sebagaimana dikemukakan oleh Steve Wadell adalah dalam aspek alamiah nya sebagai sebuah kesatuan lingkungan alamiah terdiri atas keseluruhan sektor Pemerintahan, keseluruhan ...
SelengkapnyaHukum Tata Negara, definisi dan mengapa perlu dipelajari?
Hukum tata negara memiliki pengertian yang beraneka ragam dikemukakan oleh para pakar tergantung dari sudut pandang yang dipakai, beberapa pakar tersebut mengemukakan Hukum Tata Negara antara lain : Van Vollenhoven mengemukakan bahwa Hukum Tata Negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (orgaan) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang ...
SelengkapnyaSengketa Kontrak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari Burgerlijk Wetboek dari pemerintahan zaman Belanda, KUHPer berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”, terlepas dari kondisi kekinian saat ...
SelengkapnyaKerusakan Lingkungan, dan penyatuan persepsi atas dikotomi Peran Pemerintah Pusat atau Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan berkelanjutan demi Keberlangsungan Lingkungan
Keberlangsungan lingkungan hidup pada negara Republik Indonesia tidak hanya menjadi perhatian dari Era Otonomi Daerah, dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memiliki pengaturan perlindungan atas pengelolaan lingkungan hidup yang mana pada Pasal 28(H) disebutkan”setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik ...
Selengkapnya