Sistem Hukum dan Pengaturan Hukum

Sistem Hukum Dan Pengaturan Hukum

Pendahuluan Apakah kehidupan kita saat ini sama dengan 20 tahun lalu? jangankan dengan 20 tahun lalu pak Coy (panggilan saya di kantor) dengan 5 tahun yang lalu saja sudah berbeda sahut rekan saya. Bila terjadi kondisi perubahan kehidupan, maka perubahan aturan atau Hukum menjadi sah dilakukan. Namun perubahan atau dibuatnya ...

Selengkapnya

Keuntungan Wajar 10% dalam penyusunan HPS dan realisasi Keuntungan

Benarkah Keuntungan (profit) Pengadaan Publik Dibatasi

Peringatan! Contoh pada artikel ini bukan bermaksud mendiskreditkan sebuah profesi, namun lebih untuk membuka pemikiran bahwa apakah benar di Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah keuntungan yang wajar dibatasi. Contoh Praktik yang digunakan Usaha yang digunakan disini sebagai contoh analogi adalah Tambal Ban sebagai contoh, modal diluar peralatan dalam hal ini barang habis ...

Selengkapnya

Strategi Pengadaan itu penting

Prinsip Pareto 80 20

Strategi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia alias KBBI, Strategi berarti : n ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa(-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai n ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai betul ...

Selengkapnya

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Pengadaan Publik Bukan Segalanya Tapi Kepentingan Publik Segalanya melalui Pengadaan

Bayangkan Jika semua aktivitas berikut ini terhenti karena ketiadaan sumber daya pengadaan. Apa yang akan terjadi? Khususnya berkaitan dengan Pembangunan secara komprehensif. Baca Juga Artikel terkait dengan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan ...

Selengkapnya

Kelembagaan Pengadaan dan Proses Optimasi Procurement

Kelembagaan Pengadaan Publik Nasional

Pengantar Salah satu empasis dalam Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Penguatan Kelembagaan Pengadaan, penguatan kelembagaan di era ini menjadi identik dengan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mengintegrasikan proses Pengadaan yang terdiri dari tahap : Perencanaan Persiapan Pelaksanaan secara terintegrasi dengan Proses Keuangan, salah satu Kementerian ...

Selengkapnya

12 Monkeys

12 Monkeys

Pendahuluan Kategori Resentie (sengaja sok pakai bahasa Belanda, padahal maksudnya Resensi) berisi dengan postingan berkaitan media pop culture seperti buku, film, video game, dan lain-lain yang memang memiliki nilai tambah berupa gizi pikiran. Gizi pikiran menjadi penting buat saya pribadi karena hidup itu sudah penuh dengan berbagai hal yang menantang, ...

Selengkapnya

Unforeseen Condition, Force Majeur, dan Hardship

Unforeseen Condition Force Majeur Dan Hardship

Keadaan Kahar Dikenal juga sebagai Force Majeure atau keadaan kahar dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 52 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai : “suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban ...

Selengkapnya

Kompetensi Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaku Pengadaan

Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah Meliputi : Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan PjPHP/PPHP Hendaknya memiliki kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dalam proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Peraturan Presiden Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang dikenal sebagai Perpres 16 tahun 2018. Baca ...

Selengkapnya

Penyalahgunaan Kewenangan alias detourne-ment de pouvoir

Penyalahgunaan Wewenang

Kebijakan Publik dilakukan dengan kekuasaan negara namun kekuasaan negara tersebut tidak merdeka dalam bertindak secara sepenuhnya, kemerdekaan bertindak yang dinamakan freies ermessen dan droit function adalah : Dalam menyelenggarakan kepentingan umum selama memang berpedoman dengan AUPB, kebijakan administrasi tidak dapat disalahkan dengan demikian seorang pejabat diberikan kemerdekaan bertindak kemerdekaan seorang ...

Selengkapnya

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Non-Konstruksi

Rapat Persiapan Kontrak Secara Daring Membahas Bagaimana Pekerjaan Dilaksanakan

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak merupakan bagian dari Pelaksanaan Kontrak yang disebutkan dalam Peraturan LKPP Nomor 9 tahun 2018, khususnya pada bagian lampiran halaman 99 bagian VII huruf g. Jangan dianggap hanya domain eksklusif terbatas pada Kontrak Konstruksi saja, untuk pengadaan barang pun (demikian juga untuk Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi) perlu diberlakukan. ...

Selengkapnya
Open chat
1
Hubungi saya
Halo, apa yang bisa saya bantu?