Berdasarkan artikel sebelumnya : https://christiangamas.net/perlindungan-hukum-bagi-pelaku-pengadaan-di-pemerintah-daerah/ Saya menuliskan bahwa bagaimana Perlindungan Hukum di tengah masyarakat Indonesia yang senang memidanakan itu diperlukan untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah namun dipaksakan bersalah, terdapat potensi tersebut walaupun ada ucapan kalau tidak salah kenapa harus risih, kita tetap perlu melindungi dan hal tersebut sudah ...
SelengkapnyaChristian
Alokasi Pos Belanja Barang/Jasa dalam Penganggaran Pemerintah
Pengantar Sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang otomatis merupakan Pejabat Struktural pada sebuah Pemerintah Daerah, saya sering kali heran dengan ucapan para rekan sejawat saya yang menyatakan dengan anggaran yang kecil kita bisa berbuat apa untuk menunjang kinerja organisasi Pemerintah? Saya tidak sepenuhnya sependapat untuk hal ini karena kebetulan saya ...
SelengkapnyaDokumentasi Webinar Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar UKPBJ Kutai Barat 02 Desember 2020
Dokumentasi Crash Course Dasar Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar UKPBJ Kutai Barat 01 Desember 2020
Peran Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemda – 2 Desember 2020 Kab. Kutai Barat
Crash Course Dasar Pengadaan Barang/Jasa UKPBJ Kab. Kutai Barat – 2 Desember 2020
Zoom Webinar Pelaku Pengadaan – Pejabat Pembuat Komitmen -02 Desember 2020
Pelaksanaan : Kab. Kutai Barat, terbuka untuk Umum Link Zoom Webinar : Link Join Webinar Skema Pelaksanaan Acara : menggunakan Zoom Webinar (bukan Zoom Meetings) Pelaksanaan Acara : 07:00WITA atau 08:00WITA
SelengkapnyaModerenisasi dan Perbaikan Berkelanjutan Ekosistim Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengantar Dengan melihat profesi saat ini yang tidak terpikirkan satu atau dua dekade lalu, bisakah kita menganggap Ahli Pengadaan Barang/Jasa sebagai profesi, sebagaimana yang telah saya tuliskan pada artikel berikut ini :Pengadaan sebagai Profesi, apakah kita kelak akan tetap relevan? ataukah proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara kognitif oleh ...
SelengkapnyaKeberpihakan Pada UMKM tidak sama dengan Memanjakan UMKM
Pada artikel ini saya telah membahas tentang UMKM yang perlu didukung berdasarkan Tujuan dan Kebijakan Perpres 16 tahun 2018 : https://christiangamas.net/keberpihakan-kepada-umkm-pada-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Tapi berpihak pada UMKM bukan lantas memanjakan, UMKM yang menjadi Penyedia tetap perlu di lakukan Pengelolaan Kontrak berdasarkan Pasal 17 Perpres 16 tahun 2018 yang berbunyi isian sebagai berikut ...
SelengkapnyaMelakukan Standarisasi Jasa Kebersihan Kontrak Payung Bersyarat
Ingat definisi Kontrak Payung Bersyarat adalah Kontrak Harga Satuan untuk Harga Satuan Tetap dengan Waktu Pemesanan yang belum diketahui, proses Tender Kontrak Payung dapat dilaksanakan dengan menggunakan kemampuan minimum agar pelaku usaha tertarik, namun sebisa mungkin Harga Satuan tersebut dapat di standarkan untuk dapat diaplikasikan di seluruh Perangkat Daerah! Bentuk ...
Selengkapnya