Prolog Seri ini bertujuan untuk mengupas satu persatu halaman perhalaman dan baris perbaris dari Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya adalah untuk memahami filosofi dan esensi dari Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan bagaimana penerapannya. Seri ini ditulis berdasarkan catatan penulis selama proses belajar untuk menempuh ...

Dalam proses pembelajaran menyeluruh kita semua sepakat proses belajar akan lebih menyeluruh jika memiliki beberapa sumber, berikut ini adalah Blog berkualitas yang dapat digunakan sebagai referensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran kita semua. Silahkan menuju pada tautan sebagai berikut untuk mengakses Blog Rudi Suhendra : https://rudisuhendra.wordpress.com/

Pertanyaan dan diskusi selama proses Sharing Session Legalitas Pelaku Usaha dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bersama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Kutai Timur tanggal 10 Juni 2020 pukul 13:00 s.d 15:00 Pertanyaan dari Bpk. Tedi Lesmana (Kementerian Keuangan) dalam proses Tender/Seleksi bagaimana dengan Nomor Induk Berusaha yang tidak berlaku efektif? ...

Dalam kondisi terdapat  salah satu kasus pidana dimana seorang anak yang masih di bawah umur disidang di pengadilan dewasa. Jika dikaitkan dengan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP bagaimana kasus tersebut seharusnya dipandang? Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa / ...

Telah kita ketahui Bersama bahwa focal point dari pengadaan barang jasa pemerintah adalah tidak sekedar mendapat kan barang jasa yang berkualitas tinggi dengan harga optimal semata, ada yang perlu diperhatikan meliputi : 1. Kepatuhan pada peraturan hukum perundang-undangan dan peraturan peraturan 2. Persepsi publik terhadap perilaku etis tidak etis 3. ...

Telah kita ketahui Bersama bahwa focal point dari pengadaan barang jasa pemerintah adalah tidak sekedar mendapat kan barang jasa yang berkualitas tinggi dengan harga optimal semata, ada yang perlu diperhatikan meliputi : 1. Kepatuhan pada peraturan hukum perundang-undangan dan peraturan peraturan 2. Persepsi publik terhadap perilaku etis tidak etis 3. ...

Dalam peralihan/pengalihan hak milik terjadi peralihan dan perolehan tanah antar pihak melalui peristiwa hukum dari orang/pribadi satu ke orang / pribadi lainnya. Sebagai peristiwa hukum, maka apa saja sih Peraturan Hukum terkait yang mengatur? Sebelum masuk ke artikel ini, ada baiknya menyimak dahulu tulisan saya sebelumnya yang membahas tentang UU ...

Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) dalam penulisan metode Pemilihan Penyedia “menyiratkan” Tender adalah pilihan terakhir dalam proses Pemilihan Penyedia dari beberapa Pelaku Usaha. Perpres16/2018 yang disusun berdasarkan kelaziman Best Practices Internasional Pengadaan Barang Jasa pada Sektor Publik juga memiliki kemiripan dengan ...

Pasal 1 Angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres16/2018) menyebutkan bahwa “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.” Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (PerLKPP 8/2018) ...

Dalam proses pembelajaran menyeluruh kita semua sepakat proses belajar akan lebih menyeluruh jika memiliki beberapa sumber, berikut ini adalah Blog berkualitas yang dapat digunakan sebagai referensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah rekomendasi untuk meningkatkan pembelajaran kita semua. Silahkan menuju pada tautan sebagai berikut untuk mengakses Blog Rahfan Mokoginta : https://rahfanmokoginta.wordpress.com/