Unduh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat di-Unduh melalui tautan berikut : UU_NO_11_2020 Untuk mempermudah mempelajari dan memperdalam berkaitan dengan UU ini, maka bagian yang di garis bawahi adalah Undang-Undang yang mengalami perubahan, penghapusan, atau pembaharuan, struktur dibawah ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam melakukan penelusuran ...
SelengkapnyaChristian
Kucul dan tugas Persiapan Pengadaan dan Timing Perencanaan Rancangan Kontrak
Kucul sebagai PPK berdasarkan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Penerintah adalah Menetapkan Rancangan Kontrak, disini menetapkan rancangan kontrak dilakukan pada saat Persiapan Pengadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 Perpres 16 tahun 2018. Kucul memandang Penetapan Rancangan Kontrak sebagai sebuah proses penting karena proses Perancangan ...
SelengkapnyaKucul dan Kecurigaan Proses Tender Konstruksi
Suatu hari, dalam proses tender konstruksi Kucul mengundang Pembuktian Kualifikasi atas 2 Pelaku usaha yang dapat diundang, pelaksanaannya tidak dilakukan di hari yang bersamaan karena : Pelaku Usaha A menawar 89 persen HPS Pelaku Usaha B menawar 72 persen HPS pelaku Usaha A diundang terlebih dahulu karena prosesnya lebih mudah, ...
SelengkapnyaSTNK TNKB BPKB Pengadaan Kendaraan, termasuk bagian dari barang yang di delivery?
Menurut saya tidak! bukan menganggap hal ini menjadi tidak penting, tetap penting. tapi perhatikan bahwa kendaraan adalah obyek perjanjian utama, dan STNK, BPKB, dan TNKB adalah bukti kepemilikannresmi yang dikeluarkan oleh unit kerja pemerintah lainnya, terkadang pasokan bahan untuk rilis nya tidak secepat perkiraan, bila pemyedia yang dikenakan kesalahan karena ...
SelengkapnyaPaDi – Pasar Digital
Bila pada Pengadaan Pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi Usaha Mikro Dan Usaha Kecil (UMK) ada Bela Pengadaan yang dikelola oleh LKPP berkerjasama dengan para PPMSE, pada BUMN terdapat program serupa untuk belanja BUMN kepada para UMK, program ini disebut Pasar Digital (PaDi) BUMN yang dikoordinir Kementerian BUMN. Karena prinsipnya serupa ...
SelengkapnyaPPK di Daerah
Kalau semua orang paham konsepsi Hukum Antar Tata Hukum…. maka seharusnya tidak pernah keluar ujaran “di daerah tidak ada PPK” Hermeneustika Hukum dan interpretasi Peraturan Perundangan ini juga menghadirkan urgensi tersendiri…. Simpel saja saya sebutkan contoh, dalam Perpres 16/2018 apakah disebutkan keberadaan “materai”? Saya barusan search, tidak ada Kalimat “Materai” ...
SelengkapnyaKucul dan Perencanaan Pengadaan
Pengantar Suatu hari Kucul yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama para Pejabat Struktural yang menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Fungsional, dan khususnya Pejabat Struktural Kepala Sub-Bagian Program dipanggil rapat oleh Kepala Dinas Indahnya Elusan Mantan Itupun Ngga Jadian Ditinggal Nikah Ama Seseorang (Kadis DIEMIN JADI NAAS ), ...
SelengkapnyaKucul dan Pano berdiskusi soal Pemaketan, Konsolidasi Pengadaan, Dukungan UMKM, dan Strategi Pengadaan
Ulah si Kucul Kucul adalah seorang Pejabat Pembuat Komitmen, memiliki DPA untuk Pengadaan sebagai berikut : Pengadaan Komputer dengan pagu 200 juta Pengadaan Printer dengan pagu 200 juta Pengadaan UPS dengan pagu 50 juta Pengadaan Tablet Jinjing dengan pagu 300 juta Karena dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diperuntukkan untuk ...
SelengkapnyaKatalog Elektronik era Perpres 16 tahun 2018
Pengantar Kebanyakan Pelaku Pengadaan tentunya masih ingat di era Perpres 54 tahun 2010 beserta seluruh Perubahannya terdapat inovasi Katalog Elektronik yang wajib digunakan oleh Pemerintah. Bagaimana Katalog Elektronik pada era Perpres 16 tahun 2018? Apakah tetap wajib? Era Perpres 16 tahun 2018 Tujuan pengadaan yang berfokus pada pemenuhan nilai manfaat ...
SelengkapnyaKucul dan Sertifikasi Ahli Pengadaan
Pendahuluan Pano sahabat Kucul, mengajak Kucul untuk dapat berpartisipasi sebagai Pelaku Pengadaan. Karena Kucul berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka menjadi Pelaku Pengadaan tidak mungkin sebagai Penyedia, Haram hukumnya, melanggar Etika dan termasuk dalam Konflik Kepentingan berdasarkan Perpres 16 tahun 2018. Peluang jadi apa saja dong peluang bagi PNS untuk ...
Selengkapnya