Pengantar Seri reflektif yang terbit (diusahakan) tiap hari minggu ini bertujuan untuk menuliskan refleksi tentang hal-hal yang semoga bisa membuat kita semua lebih produktif di bidang kehidupan kita sehari-hari secara umum. Pada laman https://christiangamas.net/tips-dalam-mengikuti-sertifikasi-tingkat-dasar-ahli-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-tingkat-dasar/ dengan sangat subyektif saya bercerita trik nya saya untuk lulus, yang mungkin bisa efektif ataupun malah ...

Pendahuluan Serupa dengan artikel https://christiangamas.net/kontrak-waktu-penugasan/ pada artikel ini akan membahas bagaimana perlakuan “khusus” pada Jasa Konsultansi dengan PB/PK/JL. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang Metode Penyampaian Dokumen Penawaran dengan dua ketentuan sebagai berikut : Metode Penyampaian Penawaran Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 40 ayat ...

Kontrak Waktu Penugasan Merupakan Jenis Kontrak khusus Jasa Konsultansi yang baru hadir pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Era Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan peraturan Pengadaan sebelum Perpres 16/2018 khususnya pada Pasal 50 ayat (3)  merupakan Jenis Kontrak ...

Konsolidasi Pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) diatur dalam Pasal 21. Tingkat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Pasal 21 ayat (1) Perpres 16/2018 berbunyi : Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia Pasal 21 ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menjelaskan tahapan yang terdapat dalam Proses Perencanaan Pengadaan, yaitu pada Bab IV Perencanaan Pengadaan. Lingkup Perencanaan Pengadaan Perencanaan Pengadaan meliputi hal-hal sebagai berikut : identifikasi kebutuhan penetapan barang/jasa; cara jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa Ketentuan diatas berdasarkan Pasal 18 ayat ...

Penyedia Katalog Pemilihan Penyedia melalui e-Katalog dalam memperoleh Pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dikenal sebagai E-Purchasing E-Purchasing Ketentuan E-Purchasing sebagai Metode Pemilihan Penyedia disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembelian Pada E-Purchasing Pasal 1 ...

Pendahuluan Pasal 80 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang Sanksi terhadap Pelanggaran bagi Penyedia Katalog yang dikenakan sanksi. Jenis Pelanggaran Pelaku Usaha Penyedia Katalog Pada Pasal 80, tindakan yang dikenakan sanksi adalah : Ayat (1) mengatur Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi ...

Pengawasan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Bab XII. Kegiatan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundangan terdapat beberapa yang akan dibahas dalam artikel ini. Peraturan Perundangan Pengawasan dalam Perpres 16/2018 diatur dalam Bagian Kesatu Bab XII yang menjabarkan Pengawasan ...

Kontrak Pengadaan Publik Atau dikenal sebagai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berbeda sifat dan prinsipnya dibandingkan pada Pengadaan Sektor Privat dikarenakan sumber pendanaannya. Aspek Kontrak Publik Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak menurut Perpres 16/2018 adalah perjanjian tertulis antara PA / KPA / PPK dengan Penyedia Barang ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya berkaitan dengan Pasal 5 huruf a menarasikan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan menjadi salah satu focal point dari Pengaturan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahkan terdapat Peraturan Lembaga ...