Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) pada angka: 19.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 20.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, ...

Diundangkannya Perpres 12/2021 yang merubahn Perpres 16/2018 adalah salah satunya untuk menjalankan amanat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang berbunyi : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 4o% (empat puluh persen)produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi ...

Proses Pengadaan Kendaraan dengan Karoseri dapat dilakukan dengan beberapa skenario pemaketan : Skenario 1 : Kendaraan Chassis dibeli lewat e-purchasing lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 2 : Kendaraan Chasiss dibeli lewat pemilihan penyedia sesuai pagu lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 3 : ...

Bagaimana dalam SIPD untuk penatausahaan dalam pembayaran dan kaitannya di anggaran? Misal Pengadaan Bahan Makan dan Minum untuk diolah, dalam SIPD rincian nya sebagai berikut : Belanja Bahan Makanan Rp10.000.000 Rincian 1 : Beras Merah 80 Liter x Rp10.000 = Rp8.000.000 Rincian 2 : Ikan Haruan 20 Kilogram x Rp20.000 ...

Sebelum membaca artikel ini, tidak ada salahnya membaca artikel berikut : PjPHP/PPHP yang dihapus dan serah terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen PjPHP/PPHP dihapus, gimana? Ketika PjPHP/PPHP dihapuskan di Peraturan Presiden 12 tahun 2021 (Perpres 12/2021) PjPHP/PPHP pada Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Perpres 16 tahun 2018 kok dirancang ...

Informasi Pendaftaran dapat menghubungi kontak pada brosur diatas

Informasi Pendaftaran dapat menghubungi kontak pada brosur diatas