Diundangkannya Perpres 12/2021 yang merubahn Perpres 16/2018 adalah salah satunya untuk menjalankan amanat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibuslaw) yang berbunyi : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 4o% (empat puluh persen)produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi ...
SelengkapnyaChristian
Pengadaan Kendaraan yang memerlukan Karoseri, Siapa?
Proses Pengadaan Kendaraan dengan Karoseri dapat dilakukan dengan beberapa skenario pemaketan : Skenario 1 : Kendaraan Chassis dibeli lewat e-purchasing lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 2 : Kendaraan Chasiss dibeli lewat pemilihan penyedia sesuai pagu lalu proses karoseri dilakukan pemilihan penyedia sesuai pagu Skenario 3 : ...
SelengkapnyaPenatausahaan pada SIPD Pemda dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bagaimana dalam SIPD untuk penatausahaan dalam pembayaran dan kaitannya di anggaran? Misal Pengadaan Bahan Makan dan Minum untuk diolah, dalam SIPD rincian nya sebagai berikut : Belanja Bahan Makanan Rp10.000.000 Rincian 1 : Beras Merah 80 Liter x Rp10.000 = Rp8.000.000 Rincian 2 : Ikan Haruan 20 Kilogram x Rp20.000 ...
SelengkapnyaDokumentasi : Diskusi Ringan dan Santai Terkait Pengadaan di Bawaslu Prov. Kalimantan Timur
PBJ tanpa PjPHP/PPHP
Sebelum membaca artikel ini, tidak ada salahnya membaca artikel berikut : PjPHP/PPHP yang dihapus dan serah terima Pekerjaan dari Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen PjPHP/PPHP dihapus, gimana? Ketika PjPHP/PPHP dihapuskan di Peraturan Presiden 12 tahun 2021 (Perpres 12/2021) PjPHP/PPHP pada Rancangan Peraturan Presiden Perubahan Perpres 16 tahun 2018 kok dirancang ...
SelengkapnyaPelatihan PBJP Tk. Dasar
Informasi Pendaftaran dapat menghubungi kontak pada brosur diatas
SelengkapnyaPelatihan Peningkatan Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Andalas Institut
Informasi Pendaftaran dapat menghubungi kontak pada brosur diatas
Selengkapnya