Dulu ada Kelompok Kerja Pemilihan Katalog, pelaku Pengadaan ini hadir hingga Perpres 16/2018. Pada Perpres 12/2021 proses Katalog tidak lagi dilakukan dengan Tender dan/atau Negosiasi, sehingga Harga Satuan Tertinggi disesuaikan kondisi pasar, Pelaku Pengadaan hanya melakukan Verifikasi, pihak yang melaksanakan hal ini disebut Verifikator Katalog, pada proses bisnis sejauh yang ...

Kewajiban Pengadaan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik pada Pengadaan Langsung seolah menjadi hal baru yang ada dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022. Padahal ketentuan ini sudah berlaku sejak Era Perpres 54/2010 dan berbagai perubahannya yang terakhir adalah Perpres 4/2015. Bukan hanya Tender/Seleksi yang menggunakan SPSE, E-Pengadaan Langsung sudah lama ...

Siapa Pelaku Pengadaan berdasar Perpres PBJP? PA KPA PPK Pejabat Pengadaan Kelompok Kerja Pemilihan Agen Pengadaan Penyelenggara Swakelola Penyedia sejauh ini, Pelaku Pengadaan yang tidak saya bold diatas didominasi oleh unsur dari Pemerintah dari K/L/PD, kelembagaan dan kompetensi SDM nya sudah ada, namun Penyedia belum memiliki standar dan penguatan sehingga ...

Best Practices dari beberapa buku luar negeri untuk Value For Money adalah 5 Rights, atau 5 Tepat, meliputi : Kualitas Kuantitas Waktu Biaya, dan Lokasi Di Indonesia aspek Value For Money atau Manfaat sebesar-besarnya untuk tiap uang dikeluarkan diukur dari ketepatan pada 6 aspek, yaitu : Kualitas Kuantitas Waktu Biaya Lokasi, dan Penyedia Hal ini ...

Di LPSE Kab. Kutai Barat, kami punya Program untuk mendigitalisasi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, digitalisasi ini mendaftarkan Pelaku Usaha dalam : SPSE dan SIKAP agar dapat melaksanakan E-Pengadaan Langsung;dan Toko Daring pada PPMSE yang mau membina Pelaku Usaha ke Kutai Barat Setelah saya melanjutkan program dari Kepala ...

Masih berkaitan dengan artikel Fitur Penyedia dalam Swakelola dalam SIRUP – Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa (christiangamas.net) Kurang lebih pemikiran nya begini : Tagging “Penyedia Dalam Swakelola (PDS)”, itu sifatnya hanya untuk menandai belanja B/J yang dibebaskan dari PBJ Pemerintah dalam sebuah Kegiatan Swakelola. misal kita berkontrak swakelola tipe III ...

Yth seluruh akademisi dan praktisi di bidang pengadaan barang/jasa, Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) mengundang Call for Paper pada Jurnal Pengadaan Barang/Jasa yang merupakan jurnal resmi ber ISSN 2828-9153 untuk Volume 1 Nomor 1 dan merupakan jurnal di bidang pengadaan barang/jasa yang aktif pertama di Indonesia sejak tahun 2022 ini. ...

Value for Money itu bukan cuma soal harga termurah Perintah pimpinan Negara ini jelas! Perbesar peluang bagi UMK-Koperasi untuk bisa menjadi Pelaku Usaha Pengadaan Pemerintah Kita sudah bukan bicara nyari harga yang termurah lagi, ada 6 aspek meliputi tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat lokasi, tepat Penyedia, dan Tepat ...