Tantangan Sesungguhnya Ada di Lapangan
Di tingkat kebijakan, arah tersebut relatif mudah dipahami.
Namun implementasinya jauh lebih kompleks.
Salah satu tantangan terbesar adalah adanya persepsi bahwa pilihan yang paling aman bagi pelaku pengadaan adalah pilihan dengan harga paling rendah.
Pemikiran seperti ini dapat dimengerti.
Pelaku pengadaan berhadapan dengan tuntutan akuntabilitas yang tinggi. Selisih harga mudah dilihat dan mudah dihitung. Ketika terdapat produk seharga Rp10 juta dan produk lain Rp12 juta, pertanyaan mengenai selisih Rp2 juta sangat mudah diajukan.
Sebaliknya, menjelaskan bahwa suatu produk memiliki umur ekonomis lebih panjang, tingkat kegagalan lebih rendah, konsumsi energi lebih hemat, biaya pemeliharaan lebih rendah, atau menghasilkan dampak sosial dan lingkungan yang lebih baik membutuhkan data dan dokumentasi yang jauh lebih kompleks.
Akibatnya, terbentuk kecenderungan untuk menyamakan:
harga paling rendah = paling efisien = paling aman.
Padahal ketiga hal tersebut tidak selalu identik.
Ketakutan terhadap dugaan mark-up, kemahalan harga, pemborosan, atau bahkan potensi kerugian negara pada akhirnya dapat membentuk perilaku pengadaan yang sangat defensif.
Risikonya adalah aparatur menjadi lebih sibuk mencari keputusan yang terlihat paling aman secara administratif dibandingkan mencari keputusan yang memberikan nilai manfaat terbaik bagi organisasi dan masyarakat.
Tetapi Jangan Dibalik: Value for Money Bukan Alasan Membayar Berapa Pun
Di sisi lain, kritik terhadap orientasi harga termurah juga tidak boleh membawa kita ke ekstrem yang berlawanan.
Value for money tidak berarti harga menjadi tidak penting.
Justru aspek biaya secara eksplisit merupakan salah satu ukuran dalam tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Prinsip efisien dan akuntabel juga tetap berlaku.
Karena itu, pernyataan seperti “barang ini lebih mahal tetapi kualitasnya lebih baik” belum cukup menjadi dasar keputusan.
Pertanyaan berikutnya tetap harus dijawab.
Apakah kualitas tambahan tersebut memang diperlukan?
Apakah terdapat hubungan dengan kebutuhan organisasi?
Apakah manfaat tambahannya dapat diukur atau sekurang-kurangnya dijelaskan secara objektif?
Apakah harga yang dibayar masih wajar berdasarkan kondisi pasar?
Apakah kriteria tersebut sudah dituangkan sejak awal dalam dokumen pengadaan?
Apakah seluruh Penyedia mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk memenuhi persyaratan tersebut?
Inilah yang membedakan pengambilan keputusan profesional dengan sekadar preferensi terhadap sebuah merek, produk, atau Penyedia.
Dalam pengadaan pemerintah, keputusan yang baik bukan hanya keputusan yang mempunyai alasan.
Keputusan tersebut harus mempunyai alasan yang relevan, objektif, terdokumentasi, dan dapat diuji.
