Peraturan LKPP tentang Pembinaan Pelaku Usaha mengamanatkan adanya pengembangan pada para Pelaku Usaha. Hal ini bukan sesuatu yang kontradiktif, interaksi antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Pengadaan dari sisi Pemerintah bukanlah sesuatu yang diharamkan/dilarang. Pelaku Usaha termasuk dalam Pelaku Pengadaan berdasarkan Perpres PBJP, dengan demikian untuk mereduksi permasalahan dalam proses Pengadaan ...
SelengkapnyaBulan
Model Dokumen Pengadaan dan Pemanfaatannya
Model dokumen pengadaan pada prinsipnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk menghasilkan proses pengadaan yang dapat mencapai tujuannya. Misalkan pada kontrak pengadaan barang dalam 9 bulan masa pekerjaan yang jumlah barangnya dikirim perbagian pekerjaan tiap bulan, sehingga menambahkan persyaratan kontraktual seperti mengatur jumlah bagian barang/jasa yang kalau telah terlampaui hingga beberapa ...
SelengkapnyaPemanfaatan Pengadaan Darurat
Pernah ada hal seperti ini ditanyakan kepada saya : bagaimana belanja BHP pemulazaran/ peti jenazah di APBD.. pengadaan langsungkah atau kita pakai pengadaan darurat ayat (1) Pasal 59 Perpres 12/2021 : Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri ...
SelengkapnyaVideo Webinar Pemaketan Pengadaan Berdasar KBLI / KBKI / KBJI
Konsolidasi, apakah sekedar menggabungkan paket?
Manakah dari pilihan berikut ini merupakan kombinasi yang tepat untuk dikatakan konsolidasi ? a. Pengadaan Makan Minum Pasien dan Jasa Kebersihan Linen Pada Rumah Sakit b. Pengadaan Alat Tulis Kantor dan Jasa Digitalisasi Arsip c. Pengadaan Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan Gedung d. Pengadaan Jasa Advokasi Hukum dan Jasa Internet ...
SelengkapnyaPemaketan di RUP
Ada 2 soal biasanya jadi satu kelompok rincian : Dalam DPA Pemda terdapat rincian belanja uang harian perjalanan dinas, pada RUP dikategorikan : a. Paket Pengadaan Langsung b. Paket Pengadaan Dikecualikan c. Paket Pengadaan Swakelola d. Paket Pengadaan Penyedia 2. Dalam DPA Pemda terdapat rincian belanja uang akomodasi penginapan perjalanan dinas, ...
SelengkapnyaMengulas Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri
Pada Perpres 12/2021 di Pasal 66 ayat (1) berlaku : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional. Kewajiban ini berlaku bila Pasal 66 ayat (2) terpenuhi, yaitu : Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri ...
SelengkapnyaEtika Pengadaan dan “Penerimaan”
Perhatikan di judul saya tulis penerimaan dengan penulisan “Penerimaan”. Pada prinsipnya semua ASN tidak boleh pamrih dan bekerja iklas dan tidak boleh melakukan Penerimaan dari pihak yang dilayani, bila dilakukan hal itu maka kategorinya bisa mulai diklasifikasikan pungutan liar hingga tindakan kolusi. Pada Perpres pengadaan huruf h ayat (1) pasal ...
SelengkapnyaPenyederhanaan Birokrasi, Penyetaraan Fungsional Ahli Muda, dan “malas” yang produktif
Malas yang produktif, sesuatu yang paradoksial dan saling bertentangan satu sama lain…. Malas kok produktif? Saya adalah Kasubag (eselon IV.a) yang menjadi Jabfung ahli muda per 31 Desember 2021 ini, yang saya lakukan adalah beradaptasi sesegera mungkin, jadi saya melakukan apa yang biasa saya lakukan “ditambah” melengkapin administrasi dan lebih ...
SelengkapnyaUrgensi Analisa Pasar : Kebutuhan akan spesialis Sourcing Vendor dalam Pengadaan Barang/Jasa
Berikut ini adalah soal yang dibahas di Whatsapp Group (berminat bergabung silakan klik tautan di : https://christiangamas.net/forum-pengadaan/) Pertanyaan trigger 1 : Paket Jasa Provider Internet digubakan sepanjang tahun sebesar Rp240.000.000 dapat dilaksanakan dengan cara???? a. Swakelola b. Penyedia Jawaban diatas secara umum di forum membagi 2 tim, ada tim Swakelola ...
Selengkapnya