Pendahuluan Tulisan ini dikeluarkan saat lagi hype dengan Kelulusan saya mengikuti salah satu Jenjang Kompetensi berbasis SKKNI, Kompetensi tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pekerjaan saat ini. Dan kelulusan atas sebuah Jenjang Kompetensi baru yang biasanya dimiliki oleh rekan-rekan yang melakukan Induksi di Perusahaan Mining, Pembinaan UMKM, dan Pemberdayaan ...
SelengkapnyaBulan
Pengalaman Mengikuti Pembentukan Pemberi Keterangan Ahli LKPP 2017
Pendahuluan Postingan ini akan bercerita bagaimana kegiatan Pembentukan Calon Pemberi Keterangan Ahli (CPKA) yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2017 silam, terlepas dari hasilnya saat itu, merubah banyak cara berpikir saya untuk menjadi seseorang yang kompeten di sebuah bidang. Ket : Bersama rekan-rekan, Narasumber, dan Panitia Kegiatan ...
SelengkapnyaBila ternyata Pagu tersedia tidak mencukupi HPS, apa yang harus dilakukan PPK?
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hakikatnya berbentuk Peraturan Presiden yang dengan demikian menjalankan amanat Peraturan Perundangan yang lebih tinggi dan/atau menjalankan kekuasaan Pemerintah, dengan memperhatikan yang dilaksanakan adalah salah satunya UU Administrasi Pemerintahan, maka Perpres 16 tahun 2018 sangat kental dengan prosedural berbasis Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengadaan Barang/Jasa ...
SelengkapnyaNgerumpi PeBeJe #2 Penetapan Rancangan Kontrak
Salah satu Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki adalah “Menetapkan Rancangan Kontrak”, temu daring ngerumpi Pengadaan ini akan membahas materi berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian, serta sikap kerja berkaitan dengan Penyusunan Rancangan Kontrak. Ketentuan acara ini kami informasikan sebagai berikut : Dilaksanakan tanggal 26 September pukul 14:00WIB gratis materi ...
SelengkapnyaKompetensi dalam menyusun Rancangan Kontrak, cara Menetapkan Rancangan Kontrak, beserta Contoh Penetapan Rancangan Kontrak
Rancangan Kontrak merupakan sebuah dokumen yang sering dianggap “remeh” oleh para pelaku Pengadaan yang bertugas menetapkannya, dalam hal ini berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen. Dengan demikian Rancangan Kontrak menjadi sebuah tugas dimana dibunyikan dalam Perpres sebagai tugas PPK dengan ...
SelengkapnyaSekilas Pengadaan #4 : Perencanaan Pengadaan
Seri Video Sekilas Pengadaan #4 Artikel terkait Perencanaan Pengadaan : Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengadaan Tugas PPK dalam Melakukan Perencanaan Pengadaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi) Sebelum DIPA/DPA Ditetapkan Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Konstruksi apakah wajib dilakukan dengan Cara Penyedia? Identifikasi Kebutuhan dan Susu Penyusunan Kerangka ...
SelengkapnyaPerlindungan Hukum bagi Pelaku Pengadaan di Pemerintah Daerah
Pengantar Pasal 84 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa mengatur tentang pelayanan hukum yang dapat ditarik garis besarnya : Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terkait Pengadaan Barang/Jasa; Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan. Pengecualian yang diatur dalam ...
SelengkapnyaSekilas Pengadaan #3 Mengapa Pengadaan Peraturannya Beradaptasi?
Video Sekilas Pengadaan #3 Artikel terkait Peraturan Pengadaan : E-Marketplace Pengadaan Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Amanat yang dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold ...
SelengkapnyaPengenaan Denda
Pengantar Pasal 79 ayat (4) Perpres 16 tahun 2018 disebutkan Pengenaan Sanksi Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 atau satu permil untuk setiap hari keterlambatan dari : nilai kontrak;atau nilai bagian kontrak dalam sebuah Kontrak pada SSKK disebutkan bahwa Denda dikenakan pada Keseluruhan nilai Kontrak, namun dalam hal pelaksanaan ternyata Penyedia menjadi ...
SelengkapnyaSekilas Pengadaan #2 Perpres 16 tahun 2018 dan keterkaitan terhadap UU Keuangan dan UU Perbendaharaan
Video Sekilas Pengadaan Artikel terkait dengan video ini : E-Marketplace Pengadaan Mengapa perlu dibentuk UKPBJ? Perubahan Istilah dalam Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengaitkan Tujuan dan Kebijakan Pengadaan dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Amanat yang dilaksanakan dalam Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Karakteristik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Threshold ...
Selengkapnya