Pengawasan Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Bab XII. Kegiatan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundangan terdapat beberapa yang akan dibahas dalam artikel ini. Peraturan Perundangan Pengawasan dalam Perpres 16/2018 diatur dalam Bagian Kesatu Bab XII yang menjabarkan Pengawasan ...

Kontrak Pengadaan Publik Atau dikenal sebagai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berbeda sifat dan prinsipnya dibandingkan pada Pengadaan Sektor Privat dikarenakan sumber pendanaannya. Aspek Kontrak Publik Kontrak Pengadaan Barang / Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak menurut Perpres 16/2018 adalah perjanjian tertulis antara PA / KPA / PPK dengan Penyedia Barang ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya berkaitan dengan Pasal 5 huruf a menarasikan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan menjadi salah satu focal point dari Pengaturan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahkan terdapat Peraturan Lembaga ...

Artikel Terkait Pengadaan Dikecualikan/Pengadaan Khusus https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-lingkup-tarif-yang-dipublikasikan-secara-luas-kepada-publik/ https://christiangamas.net/penunjukan-langsung-vs-pengadaan-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pembahasan-lengkap-pengadaan-khusus/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-pada-blu-blud/ https://christiangamas.net/pengadaan-keadaan-darurat-akomodasi-bagi-tenaga-medis-yang-bertugas-menangani-covid-19-menggunakan-hotel-penginapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-barang-jasa-pemerintah-pada-blud/ https://christiangamas.net/regulasi-pengadaan-yang-dikecualikan/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-badan-layanan-umum/ https://christiangamas.net/pengadaan-dikecualikan-pengadaan-barang-jasa-yang-dilaksanakan-sesuai-dengan-praktik-bisnis-yang-sudah-mapan/ https://christiangamas.net/pengadaan-khusus-lainnya/

Pelaku Usaha dalam pengadaan pemerintah hanya diatur kriteria Usaha Kecil dan Usaha Non Kecil, artikel ini membahas uraian landasan hukumnya. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Prubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, telah diatur jenis dan ...

Pendahuluan Seri reflektif yang terbit (diusahakan) tiap hari minggu ini bertujuan untuk menuliskan refleksi tentang hal-hal yang semoga bisa membuat kita semua lebih produktif di bidang kehidupan kita sehari-hari secara umum. Sekrup Kecil Dalam setiap perangkat apapun di dewasa ini, kita selalu melihat sekrup kecil, sekrup kecil berfungsi “merekatkan” sebuah ...

Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Perpres 16/2018) mengecualikan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d dibunyikan bahwa : Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan pengadaan dikecualikan lainnya dalam peraturan perundang-undangan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP) sebagaimana diamanatkan dalam Perpres ...

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d  diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Pembahasan Ketentuan tentang Praktik Bisnis yang ...

Pengantar Uraian Pengadaan yang dikecualikan pada Pasal 61 ayat (1) huruf a, huruf, b, huruf c, dan huruf d diatur lebih lanjut pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PerLKPP 12/2018). Prinsip Pengadaan Dikecualikan pada Badan Layanan ...