Sebagaimana disebutkan, dasar hukum Catur Tertib Petanahan adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) 1978/80-1983/84 pada Pasal 1 menyebutkan bahwa rencana pembangunan selama ...

secara umum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://kbbi.kemdikbud.go.id/), dimana masing-masing berdefinisi : Administrasi usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kegiatan ...

Berdasarkan buku Sosiologi Korupsi : Kajian Multiperspektif Integratif dan Pencegahannya – Edisi Pertama oleh Dr. Anantawirakrama Tungga Atmadja, M.Si., Ak., CA dan Nengah Bawa Atmadja, M.A., pernyataan tersebut disebutkan oleh Lord Acton dalam suratnya kepada Uskup Mandell Creghton pada tanggal 3 April 1887. Pernyataan yang secara harafiah kami terjemahkan secara ...

Materi Webinar dari Bagian Pengadaan barang dan Jasa tanggal 24 April 2020   Membahas penyusunan kebutuhan biaya dalam kontrak Pengadaan Barang tentunya berkaitan dengan perencanaan anggaran yang merupakan proses yang mendahului proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri untuk memenuhi kebutuhan Organisasi Pemerintah, secara sederhana logika ini selaras dengan analogi dengan uang ...

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=4wthMUeUzEE[/embedyt]