Tag Archives: Perencanaan

Pengantar Kebutuhan tiap individu perorangan tidaklah sama, hakikat dari pengadaan pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan yang dijawab dengan pengadaan barang/jasa, dalam kondisi organisasi yang berbeda tentunya suatu produk walaupun sama tidak akan menjawab semua kebutuhan dan sebaliknya untuk semua kebutuhan tidak dapat dijawab dengan satu produk. Susu bayangkan organisasi Pemerintah ...

Pengantar agar dapat mempermudah menginput anggaran dalam SIPD, sangat disarankan untuk terlebih dahulu menyusun Kerangka Acuan Sub-Kegiatan. Kerangka Acuan Sub-Kegiatan merupakan uraian yang menjabarkan bagaimana sebuah sub-kegiatan dilaksanakan dan dilaksanakan dengan menyusun Rencana Kerja Anggaran, dapat dikatakan dari sisi Perencanaan Pengadaan, dokumen ini merupakan penetapan Perencanaan Pengadaan yang disusun oleh ...

Pengantar Keterlambatan proses pemilihan (tender/seleksi) sejauh ini disebabkan belum terdapat perencanaan Pengadaan secara mendalam pada Perangkat Daerah dan dipandang perlu untuk melakukan “Clearing House” pada tahap Perencanaan untuk menawarkan kepada Perangkat Daerah dengan mengingat kapasitas operasional UKPBJ Kab. Kutai Barat untuk mempercepat dan sekaligus meminimalkan kemungkinan “bottleneck” pada tahap pelaksanaan ...

Pengantar Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ruang Lingkup Pada Pasal 2 Perpres 16/2018, ruang lingkup PBJP adalah : PBJP yang dilaksanakan dengan menggunakan APBN/APBD oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Dalam APBN/APBD terdapat sumber yang berasal dari Pinjaman dan / ...

Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bukanlah hal yang baru, telah disebutkan dalam Pasal 129 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 atas dasar efisiensi dan penciptaan nilai, dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi menjadi sebuah proses Strategi Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih baik. ...

Konsolidasi Pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) diatur dalam Pasal 21. Tingkat Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Pasal 21 ayat (1) Perpres 16/2018 berbunyi : Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia Pasal 21 ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Menjelaskan tahapan yang terdapat dalam Proses Perencanaan Pengadaan, yaitu pada Bab IV Perencanaan Pengadaan. Lingkup Perencanaan Pengadaan Perencanaan Pengadaan meliputi hal-hal sebagai berikut : identifikasi kebutuhan penetapan barang/jasa; cara jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa Ketentuan diatas berdasarkan Pasal 18 ayat ...

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya berkaitan dengan Pasal 5 huruf a menarasikan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian peningkatan kualitas Perencanaan Pengadaan menjadi salah satu focal point dari Pengaturan pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahkan terdapat Peraturan Lembaga ...

Value for Money atau nilai manfaat sebesar-besar nya atas uang yang dikeluarkan merupakan salah satu hal yang mendasari dibentukaknya rezim baru Peraturan Presiden tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selain semangat untuk meningkatkan produk dalam negeri, peran serta usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan pengadaan berkelanjutan. Pengadaan Sektor Publik sejatinya Pengadaan ...

7 Zeroes merupakan bagian esensial dari sistem produksi manufaksi Toyota, upaya inklusif ini dapat diterapkan dalam proses mendorong organisasi pemerintah mencapai tujuan organisasi. 7 Zeroes terdiri dari : Zero defects Zero excess lot size Zero setups Zero breakdowns Zero excess handling Zero lead time Zero surging 7 Zeroes merupakan aspek ...