Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, bersama ini disampaikan sebagai berikut: 1. Pasal 10 ayat (1) huruf c dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas antara lain melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran ...
Selengkapnya
Pada angka 27 Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali dirubah pada Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 JO. Perpres 12/2021) disebutkan : Pelaku Usaha adalah badan ...
Selengkapnya
Artikel ini telah ditayangkan pada website Bagian PBJ Kab. Kutai Barat : https://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/2021/04/16/alternatif-penyelesaian-sengketa-pada-kontrak-hubungan-bisnis-khususnya-pada-kontrak-hubungan-bisnis-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ Hubungan Perdata dalam Kontrak Bisnis memiliki peran sebagai sumber sengketa/perselisihan, hal ini dikarenakan hubungan bisnis sejak lama suatu waktu dapat berpotensi menghadirkan perselisihan, sengketa hubungan bisnis baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional timbul akibat ...
Selengkapnya
Sebuah Perusahaan dengan bidang usaha utama “A” bisa jadi memiliki potensi bidang usaha “B”, bidang usaha “C”, dan Bidang usaha “D”. Dalam Akta yang disahkan dengan menggunakan jasa Notaris bisa saja menetapkan bidang usaha sebanyak mungkin, Bidang Usaha diurus perizinannya dengan menggunakan jasa Notaris, kemudian di daftarkan di AHU Ditjen ...
Selengkapnya
Berdasarkan aturan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeritah, dalam hal ini berdasarkan bunyi Pasal 81 : Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a sampai huruf c dan Pasal 80 ayat ...
Selengkapnya
perbedaan perpres 16 tahun 2018 dengan perpres 12 tahun 2021, poin/titik perubahan dari kedua Pasal yang terdapat dalam Perpres 12/2021, yang terdiri dari : Pasal I, merubah 34 Pasal Eksisting : Merubah 34 Pasal Eksisting(Pasal 1, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 16, ...
Selengkapnya
Mengapa Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir kali diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021) hadir dengan mempertimbangkan : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting ...
Selengkapnya
Dalam huruf b ayat (3) Pasal 58 Permenpupr 14/2020 disebutkan persyaratan bahwa : persyaratan kualifikasi; persyaratan teknis penawaran Dapat dilakukan PENAMBAHAN PERSYARATAN untuk setiap PAKET PEKERJAAN dengan ketentuan : bagi APBN : mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian/Lembaga untuk pekerjaan dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan belanja negara; ...
Selengkapnya
Sebagai Perubahan atas Perpres 16/2018, dalam Perpres 12/2021 salah satu aspek yang dirubah berkaitan dengan Preferensi Harga adalah sebagai berikut : Pasal 67 (1)Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. (2)Preferensi harga diberlakukan untuk PengadaanBarang/Jasa dengan nilai HPS paling sedikit ...
Selengkapnya
Peraturan Keuangan Daerah maupun Keuangan Pusat dilakukan dengan satu Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berkaitan dengan Keuangan Negara ada Peraturan Pemerintah yang mengatur proses Keuangan, baik di APBN maupun di APBD, sebagai contoh adalah sebagai berikut : Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2018 tentang ...
Selengkapnya